_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com- Politik tak kala sering dicampuradukan dengan birokrasi. Hal ini tentunya, bisa menjadi penyalahgunaan kekuasaan. "Kita perlu membuat batasan itu guna menghindari kekuasan antara politik dan birokrasi," ujar Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Eko Prasojo dalam Public Governance Workshop: Penguatan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Meningkatkan Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah," di Graha Cimb Niaga, Jakarta, Kamis (12/9).
Salah satunya, jelas Eko, dengan melihat proses pemillihan politik itu sendiri. Baik, pemilu, pilkada, maupun sebagainnya. "Memang ini tidak bisa berdiri sendiri, dan tentunya ini harus di discover oleh birokrasi. Sehingga, birokrasinya-pun harus membuat suatu koridor yang kuat,"
Eko menjelaskan bahwa koridor yang kuat sangantdiperlukan untuk mencegah pengaruh politik untuk bisa masuk ke dalam sistem birokrasi. Hal ini Eko sampaikan, sebagai salah satu dari permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia.
"Karena ini merupakan masalah kompleks, dimana ada kepentingan politik, dan tentunya ini yang perlu menjadi perhatian kita," pungkasnya.
