Maluku Tengah, Gatra.com - Puluhan pedagang kaki lima di kawasan pasar tradisional Binaya, Kota Masohi, Maluku Tengah mengaku diusir, Kamis pagi (12/9). Pengusiran dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dibantu Polisi Pamong Praja (Pol PP) dengan melakukan pembongkaran sejumlah lapak dan tenda yang memenuhi bahu jalan. 

Akibatnya, mereka urung menjajakan dagangan seperti singkong, cabai, sayur, umbi-umbian, serta hasil kebun lainnya. Pedagang yang didominasi ibu-ibu ini memilih mengadu ke DPRD.

Membawa seluruh barang dagangan, mereka meminta DPRD sedianya berkoordinasi dengan Pemkab Maluku Tengah, agar para pedagang bisa kembali berjualan di kawasan itu. "Kami diusir pihak Disperindag. Lapak-lapak dan tenda kami dibongkar. Kami tidak bisa berjualan lagi," kata Hince Titahena. 

Baca Juga: Laku Semar Melindungi Usaha Mikro dari Cekikan Lintah Darat

Kebijakan itu dinilai para pedagang sepihak saja. Cara pengusiran pun dinilai tidak manusiawi termasuk  perkataan yang tidak pantas. "Tanpa koordinasi, kami langsung diusir. Mereka pun mengeluarkan kata yang tidak pantas," jelasnya. 

Pedagang di pasar Binaya diketahui ikut berkontribusi bagi daerah lewat retribusi Rp2000/ hari. Dana tersebut tidak saja mengalir ke Disperindag, tapi retribusi juga ditarik oleh Dinas Perhubungan (Dishub). "Kami bayar retribusi. Tenda-tenda itu pun kami beli seharga Rp400 ribu/satu unit," ungkapnya. 

Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa saat dikonfirmasi mengatakan, persoalan tersebut diagendakan untuk dibahas bersama-sama para pedagang dan dinas terkait. Tujuannya agar mencari solusi, sehingga pedagang pasar Binaya Masohi bisa berjualan. 

Baca Juga: KEIN: Impor Pakaian Bekas Ancam Industri Tekstil Nasional

"Bagaimana pun, mereka adalah warga kita. Nah, kebijakan itu perlu pertimbangkan berbagai faktor agar tidak menimbulkan masalah baru. Itu jadi perhatian dan agenda khusus DPRD," ujarnya. Diakuianya, belum bisa menerima para pedagang karena sedang berada di luar kota. 

Kepala Pasar, Abidin Marasabessy belum berhasil dikonfirmasi. Sementara puluhan pedagang itu berjanji akan kembali bertemu pimpinan DPRD hingga aspirasi mereka diakomodir.