Home Ekonomi Akhir Tahun, Tiga Upaya Ini Kendalikan Inflasi di Sumsel

Akhir Tahun, Tiga Upaya Ini Kendalikan Inflasi di Sumsel

 

Palembang, Gatra.com – High Level Meeting (HLM) yang digelar di kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumsel menghasilkan tiga langkah upaya pengendalian inflasi menjelang akhir tahun ini. Adapun ketiga langkah ini menargetkan agar inflasi Sumsel tetap terjaga di kisaran 3,5% ±1%.

Dalam keterangan persnya, ketiga langkah yang akan dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumsel diantaranya, memantau pergerakkan harga komoditas dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang memberikan tekanan inflasi di Sumsel, seperti cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan beras termasuk angkutan udara. Selain itu, sebagai penghasil beras dan komoditas pangan lainnya, maka perlu dilakukan efesiensi dari sisi distribusi, dengan pemenuhan kebutuhan di Sumsel terlebih dahulu, dan ketiga mengantisipasi musim kering perlu adanya kordinasi dengan BPBD dan BMKG Sumsel.

Kepala BI Perwakilan Sumsel, Yunita Resmi Sari mengatakan inflasi Sumsel hingga Agustus kemarin relatif terkendali. Pada Agustus lalu, Sumsel malah mengalami deflasi sebesar 0,15% dibandingkan bulan sebelumnya, atau 1,67% pada tahun ini dan 2,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi yang terjadi di Sumsel merupakan yang kedua di Pulau Sumatera, lebih tinggi dibandingkan Aceh.

“Pada triwulan II lalu, pertumbuhan Sumsel tertinggi di Sumatera, 5,8%. Dengan kondisi ini, ekonomi Sumsel lebih terkendali dan tadi ada tiga hal yang menjadi kesimpulan bersama tim pengendali inflasi,” ujarnya, Rabu (11/9).

Gubernur Sumsel, Herman Deru yang memimpin HLM menegaskan Sumsel harus mampu mempertahankan kinerja perekonomian dengan pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan inflasi yang terkendali. TPID diharapkan melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka stabilitas harga di Sumsel, “Setiap OPD harus membuat terobosan dan inovasi yang mendukung keberjasilan pengendalian infasi, dan pertemuan TPID bisa menghasilkan rekomendasi yang kongkret bagi pengambil kebijakan (pemerintah),” ungkapnya.

366