Sleman, Gatra.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pembiayaan dari kalangan swasta untuk pembangunan ibu kota negara baru dibuka tahun depan.

“Pembiayaan swasta akan kami buka saat pembuatan masterplan IKN di Kalimatan Timur sudah jadi pada 2020. Di masterplan itu akan ditetapkan di mana zonasi untuk komersial, mana zonasi pemerintah dan permukiman,” ujar Bambang di Hotel Alana, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/9), usai menghadiri Rapat Teknis Nasional Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota 2019.

Sesuai skemanya, pembiayaan pembangunan ibu kota baru senilai Rp466 triliun berasal dari tiga sumber yaitu APBN Rp89,4 triliun, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rp253,4 triliun, dan swasta senilai Rp123,2 triliun.

Menurut Bambang, pelibatan kalangan swasta ini agar pembiyaan pembangunan ibu kota baru tidak membebani APBN. Pembiayaan dari swasta akan didasarkan pada penetapan kawasan ekonomi. “Yang pasti pertama dibangun adalah Istana Kepresidenan, lalu diikuti Kantor Kementerian, gedung parlemen, tempat ibadah, permukiman, dan pusat ekonomi,” lanjut Bambang.

Pembangunan kontruksi dijadwalkan mulai pada 2020 dan ditargetkan pemindahan awal paling lambat 2024. Bambang juga menyatakan sampai saat ini belum ada nama untuk ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu.