Jakarta, Gatra.com - Komisi I DPR RI meminta kepada Menteri Luar Negeri untuk mencegah internasionalisasi isu Papua agar tidak digunakan sebagai propaganda oleh United Liberation Movement for West Papua pimpinan Benny Wenda.

"Kami minta Menlu untuk mencegah internasionalisasi isu Papua. Kemlu harus berperan aktif karena tindakan yang dilakukan pemerintah disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua sebab di luar negeri jadi isu negatif, dipakai menghajar pemerintah Indonesia seolah sangat otoriter," kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Lena Maryana dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Menurut Lena, sepak terjang Benny Wenda harus dibendung. Dimana sejauh ini Benny banyak mendapatkan apresiasi diluar negeri diantaranya mendapatkan penghargaan dari Walikota Oxford di Inggris.

Sementara itu, Anggota Komisi I lain yakni Timbul Manurung berharap agar Kemenlu bisa membantu aparat untuk menangkap Benny Wenda yang telah ditetapkan oleh Kapolri Tito Karnavian sebagai dalang kerusuhan di Papua.

"Pernyataan Kapolri dalangnya Benny Wenda, dia sudah bukan warga negara kita, kami jumpa dengan parlemen dari Inggris kami limpahkan masalah ini, katanya ini kecil, tapi mereka didukung partai buruh. Apa yang bisa dibantu Kemenlu," ujar Timbul.

Sepak terjang Benny Wenda, juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan ke Afrika.

"Benny Wenda melakukan gerilya, lobby meminta dukungan parlemen negara Afrika, mereka mengkonfirmasi Benny Wenda datang untuk melobby, pendekatan etnis dan agama yang dilakukan," ujar Hidayat Nur Wahid.

Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP bahkan meminta Menlu Retno Marsudi untuk bicara di Parlemen negara-negara Amerika Serikat dan Eropa untuk membendung penggalangan dukungan Benny Wenda untuk Papua Merdeka.

"Ibu bicara di parlemen Inggris, di senat Amerika, di parlemen Perancis, di Afrika di black kaukus sebab kedaulatan kita akan hilang, begitu Papua hilang maka semua akan hilang. Saya tantang Bu Menlu, ibu bicara di Eropa, di Inggris, di senat dan kongres AS," tegas Efendi.

Menanggapi desakan dari Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak memberikan jawaban terbuka dan meminta agar dilakukan rapat tertutup.

"Pertanyaan-pertanyaan yang perlu pendalaman tertutup terutama isu Papua, Palestina, dewan HAM, dan juga mengenai isu laut Cina Selatan, yang lain kami tanggapi terbuka," kata Retno Marsudi.