Jakarta, GATRAreview.com - Medio Oktober setahun lalu, bisa jadi merupakan hari-hari yang gamang bagi Presiden Joko Widodo. Jokowi, begitu sang presiden biasa disapa, memang sedang berhadapan dengan dua pilihan yang sulit terkait dinaikan atau tidak harga BBM (Bahan Bakar Minyak).

Jika Jokowi memutuskan harga BBM, terutama jenis premium dinaikan, maka impor BBM lebih terkontrol. Defisit transaksi berjalan bisa dikendalikan. Namun, kebijakan ini penuh resiko. Sebab akan melahirkan gejolak harga kebutuhan masyarat yang berimbas pada tingginya inflasi.

Pada 10 Oktober 2018, Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM. Kabar gembiranya, tidak semua jenis BBM dinaikan. Harga BBM yang alami kenaikan harga adalah Pertamax Series, Dex Series, serta Biosolar Non PSO (Public Service Obligation) atau bisa disebut BBM non subsidi. Sedangkan harga BBM jenis Premium, Biosolar PSO, dan Pertalite, untuk sementara ditunda kenaikannya.

Hasil Lifiting Migas Masih Rendah

Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM non subsidi tak lepas dari pertimbangan masih rendahnya hasil ifting (produksi siap jual) minyak dan gas (migas) dalam negeri. Kala itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, target liftingpada asumsi APBN 2018 tidak tercapai.

Hingga posisi September 2018 lalu, lifting nasional minyak hanya sebesar 774 ribu barel per hari (bph), meleset dari asumsi 800 ribu bph. Sedangkan lifting gas mencapai 1,14 juta barel setara minyak per hari, sedangkan asumsi sebesar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Pertamina sendiri hanya mampu memproduksi migas sebesar 911 ribu barel setara minyak per hari (bsmph), pada September ini. Dengan rincian, produksi minyak 383 ribu bph dan gas 3.059 MMscfd. Hasil ini masih di bawah target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018, yakni sebesar 930 ribu bsmph.

Pemerintah sudah memberikan blok Mahakam, salah satu kilang terbesar di Indonesia, kepada Pertamina secara “gratis”. Namun, sebagai operator, produksi Pertamina tidak mencapai target di Mahakam. Per Agustus, produksi gas Blok Mahakam masih tertahan di angka 957 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Padahal, target di RKA Pertamina, sebesar 1.008 mmscfd. Pertamina hanya mampu memproduksi minyak sebesar 44 ribu bph, lebih rendah dari target dalam RKA Pertamina sebesar 46 ribu bph dan target di APBN 2018 sebesar 48 ribu bph.

Memangkas Impor Minyak Mentah

Untuk memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah meneken Peraturan Menteri ESDM tentang kewajiban Pertamina untuk membeli minyak bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kebijakan ini akan memangkas impor minyak mentah nasional.

Jonan memproyeksi impor minyak dapat berkurang sebesar 200.000 bph – 300.000 bph. Di samping itu, dengan penjualan minyak mentah kepada Pertamina, pemerintah juga bisa meraup pajak dari KKKS.

Di sektor midstream, Indonesia belum mampu membangun kilang pengolahan minyak baru sejak tahun 1994. Padahal pangkal permasalahan BBM adalah minimnya kilang minyak. Pasalnya, sebanyak apapun minyak mentah yang diproduksi, tetapi jika tidak bisa diolah menjadi BBM, maka Indonesia akan terus mengimpor produk BBM dari luar negeri.

Megaproyek Migas

Megaproyek yang telah dirancang Pertamina, sampai saat ini belum mengalami perkembangan signifikan. Ada empat kilang yang masuk ke dalam pengembangan megaproyek, yaitu Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit kilang V Balikpapan, Unit kilang VI Balongan, Unit kilang IV Cilacap, dan Unit kilang II Dumai. Sementara dua kilang baru akan dibangun, yaitu New Grass Root Refinery (NGRR) di Tuban dan Bontang.

Jika megaproyek ini rampung pada 2025, maka produksi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia diprediksi meningkat menjadi 2 juta bph. Total minyak yang bisa dihasilkan seluruh kilang nasional sampai saat ini sebanyak 720.000 bph produk BBM dengan mengolah sekitar 1 juta barel per hari (bph) minyak mentah. Lalu, ada sekitar 351 ribu barel per hari minyak mentah, harus diimpor.

Sementara, per Agustus rata-rata permintaan BBM harian sebesar 1,157 juta bph. Jika megaproyek terealisasi, maka Indonesia bisa mandiri karena menggunakan BBM sendiri dan menghapus impor yang selama ini membebani defisit neraca perdagangan dan cadangan devisa.

Energi Berkeadilan

Sejak tahun pertama pemerintah , 2014, Presiden Jokowi memprioritaskan sektor energi pada aspek keadilan. Misalnya saja kebijakan BBM satu harga. Jokowi berencana membangun 160 titik BBM satu harga di kawasan 3T (Terpencil, Terluar dan Terdepan). Seluruhnya akan rampung tahun 2019. Sejak diluncurkan dua tahun lalu, pemerintah sudah meluncurkan BBM satu harga di 121 titik pangkalan hingga semester 1 2018. Sisanya akan dibangun di semester II tahun 2018 dan tahun 2019.

Di samping itu pemerintah membangun jaringan gas kota untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga hingga Rp 90 ribu per bulan. Sepanjang semester I tahun 2018, saluran pipa gas yang telah dibangun yaitu 10.827 KM dengan target tahun 2018 sepanjang 11.226 KM.

Kementerian ESDM juga akan membangun jargas sebanyak 78.315 Sambungan rumah (SR). Untuk alokasi jargas yang sudah terealisasi hingga semester I tahun 2018, sebesar 60 persen.

Program energi berkeadilan lainnya adalah menjamin ketersediaan lisrik di seluruh daerah. Realisasi semester 1 tahun 2018, rasio elektrifikasi nasional sebesar 97,13%, meningkat dari tahun 2017 sebesar 95,3%. Meski demikian masih ada ribuan desa di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), belum teraliri listrik.

Berdasarkan data Kementerian Esdm semester I tahun 2018, elektrifikasi provinsi NTT masih 60,82%. Pemerintah pun berjanji seluruh daerah di Indonesia khususnya NTT, semua desa akan teraliri listrik.Nantinya akhir 2019, sekitar 1.200 desa di NTT yang kini masih gelap akan mendapatkan aliran listrik.

Maka itu, untuk menggenjot elektrifikasi, pemerintah akan membangun pembangkit listrik. Sampai semester I tahun 2018, kapasitas terpasang pembangkit mencapai 62 ribu MW. Sedangkan target tahun 2018 sebesar 665 ribu MW. Untuk bauran energi primer, per semester I tahun 2018, masih didominasi batubara (58,64%), gas bumi (22,48%), EBT (12,71%), dan BBM dan BBN (6,18%)

.

Kapasitas terpasang pembangkit EBT juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data semester I tahun 20188, kapasitas pembangkit panas bumi, meningkat menjadi 1.948,5 MW dan total kapasitas terpasang PLTS, PLTMH, dan PLTB sekitar 300 MW. Lalu, total kapasitas terpasang pembangkit bioenergi (biomassa, biogas, PLTSa dan Biofuel) menjadi 1.857,5 MW.

Hendry Roris Sianturi, M. Egi Fadliansyah, Aulia Putri Pandamsari

Editor : Sujud Dwi Pratisto