Sleman, Gatra.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanta menyatakan anggaran sebesar Rp4 triliun telah disiapkan pemerintah untuk pelaksanaan sensus penduduk 2020. Sebesar 83 persen dari total anggaran atau sekitar Rp3,3 triliun terserap untuk upah dan pelatihan petugas survei atau surveyor.

“Keberadaan petugas survei ini masih kami butuhkan untuk pengumpulan data karena kami ingin meverifikasi data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatat Sipil (Disdukcapil) di lapangan,” kata Kecuk usai Rapat Teknis Nasional (Rateknas) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota 2019 di Hotel Alana, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/9).

Sebagai langkah efisiensi, untuk pertama kalinya BPS melakukan survei melalui aplikasi pada sensus 2020 dan secara swadaya diisi oleh masyarakat. Di survei yang digelar pada Februari 2020, masyarakat diminta mengisi 19 pertanyaan dasar.

Dari hasil pengisian survei digital ini, BPS mengembangkan menjadi 82 pertanyaan yang akan ditanyakan langsung petugas saat survei lapangan pada Juli 2020. “Di awal penerapan survei digital ini kami hanya menargetkan keikutsertaan 22-23 persen dari total 267 juta jiwa penduduk Indonesia. Target ini lebih realistik mengingat tingkat literasi media dan jangkauan internet, terutama di kawasan timur, belum menjangkau semua wilayah,” kata Kecuk.

Jika dibandingkan, Indonesia tertinggal dibandingkan Malaysia dalam survei digital yang telah mampu menjangkau 25 persen atau Australia yang mencapai 68 persen penduduk.

Untuk sensus digital ini BPS menargetkan semua penduduk Indonesia berpartisipasi penuh pada sensus 2030. Di masa mendatang, sensus tidak lagi harus mengambil sampel dan akan semakin murah.