Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKT), M Nurdin, mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk revitalisasi 63 kawasan transmigrasi sebesar Rp12,44 triliun. Anggaran ini, dibagi menjadi dua dengan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.

"Kalau kita [Ditjen PKT] Rp5,277 triliun itu terdiri dari pemenuhan SPM [Standar Pelayanan Minimal], dan pengembangan kawasan," kata Nurdin ketika ditemui Gatra.com di kantornya, Rabu (11/9).

Baca juga: Kawasan Transmigrasi Dirancang Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nurdin menjelaskan, untuk pemenuhan SPM dianggarkan sebesar Rp1,85 triliun. Pemenuhan SPM ini meliputi pelayanan catu pangan, pendidikan, kesehatan, sarana produksi pertanian, dan sarana prasarana dasar.

"Anggarannya tidak besar, tapi sudah bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Sudah ada buktinya," ujar Nurdin.

Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur juga menjadi salah satu hal penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Oleh karenanya, dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur ini dianggarkan sebesar Rp2,02 triliun.

Baca juga: TORA Landasan Utama Model Bisnis Kawasan Transmigrasi

"Pengembangan ekonomi kawasan juga dianggarkan sebesar Rp1,14 triliun. Sisa anggarannya itu kita alokasikan untuk penyelesaian konflik lahan, pembangunan dan peningkatan SDM, serta untuk program kemitraan," katanya.

Alokasi anggaran untuk penyelesaian lahan konflik sebesar Rp150 miliar, pembangunan dan peningkatan SDM Rp53,08 miliar, dan Rp48,34 miliar untuk program kemitraan.