Pekanbaru, Gatra.com --- Beberapa hari usai dilantik menjadi anggota parlemen Riau, Muhammad Adil, politisi PKB, sudah tidak bisa menahan unek-uneknya mengkritik jerebu yang menyelubungi Riau. Bagi Adil, persoalan kabut asap merupakan problem kemanusiaan, hal yang membuatnya tak segan melontarkan kritikan, meski itu harus ditujukan kepada Presiden Jokowi, sosok yang didukung PKB dalam pentas politik nasional.

Adil pun berharap Jokowi tidak melupakan janjinya untuk memecat pimpinan TNI/Polri yang gagal menanggulangi kabut asap di Riau. Katanya, menepati janji tersebut sama pentingnya dengan pengerahan pesawat water bombing untuk memadamkan api.

"Jangan sampai Pak Jokowi yang semboyannya kerja, kerja! Kemudian terkesan hanya bercakap-cakap. Tidak penting dia mengunjungi Riau. Yang penting dia menunjukkan kerjanya," katanya pada Gatra.com, Rabu (11/9).

Kini, di beberapa warung kopi di kota Pekanbaru, sejumlah pengunjung lebih tertarik menyelipkan obrolan untuk "mengungsi" dibandingkan larut memikirkan revisi undang-undang KPK, gejolak Papua, atau susunan kabinet Presiden Jokowi untuk periode kedua. Agaknya, persoalan kesehatan yang berkaitan dengan nyawa, telah mengungguli ragam persoalan yang membuat pusing istana belakangan ini.

Nasuha, seorang pengunjung warung kopi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru mengasingkan diri ke meja yang memungkinkan dirinya mengakses colokan listrik untuk mengisi daya ponsel. Dia telah terlibat pembicaraan dengan sejumlah kawan via ponsel hanya untuk memastikan apakah Sumbar tak terjamah asap.

"Mungkin akan segera mengungsi. Asap sudah semakin parah. Anak-anak kebetulan juga sudah libur sekolah," katanya.

Sejak dua hari ini, kabut asap memang sudah meresahkan warga kota Bertuah. Dengan mudanya kabut asap menyapa warga sejak pagi,mengganti sebaran embun dengan aroma pekat dan penuh partikel membahayakan, (karbon dioksida). Jika beruntung, asap yang berpendar akan hilang menjelang siang, namun jika tidak, nasib yang lebih baik hanya milik kalangan berpunya. Kelompok ini dapat mengandalkan pendingin ruangan atau memilih pergi meninggalkan Riau.

Hingga kini, luasan areal karhutla di Riau sejak Januari 2019 sudah mencapai 49 ribu hektare. Luasan tersebut, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan terluas di Sumatera, dengan areal gambut menjadi areal yang paling luas terbakar 40.553 hektare.

Sementara itu aktivis lingkungan, Made Ali, menyebut tindakan pemboikotan produk diperlukan untuk memaksa korporasi peduli pada lingkungan. "Kalau pelakunya memang korporasi, kampanye pemboikotan produk bisa jadi pilihan. Disamping seruan kepada perbankan atau investor untuk menghentikan pinjaman kepada korporasi yang merusak lingkungan."