Jakarta, Gatra. com - Partai Koalisi Italia yang baru saja berkuasa berencana untuk meningkatkan defisit anggaran Italia menjadi sekitar 2,3% dari output ekonomi tahun depan. Namun, langkah ini dianggap akan berisiko memicu kembali ketegangan dengan Uni Eropa (UE).

Pemerintah baru Italia, yang baru saja terbentuk bulan lalu, berharap dapat membujuk Brussels untuk mengakomodasi ekspansi anggaran dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra UE-nya.

Sinyal Brussel akan mengakomodir keinginan Italia semakin menguat, pasalnya mantan Perdana Menteri Italia, Paolo Gentiloni, ditunjuk pada hari Selasa (10/9), sebagai komisaris baru UE untuk urusan ekonomi, dan akan memberinya peran sentral dalam menilai rencana anggaran Italia memenuhi aturan UE atau tidak.

"Saya akan bekerja di atas segalanya untuk berkontribusi dalam meluncurkan kembali pertumbuhan," kata Gentiloni dilaporkan Reuters, Rabu (11/9).

Salah satu sumber dari partai koalisi pendukung Pemerintah, mengatakan, defisit 2020 sekitar 2,3% dari PDB, direncanakan oleh koalisi Gerakan 5-Bintang antikemapanan dan Partai Demokrat tengah-kiri (PD), akan naik dari 2,04% tahun ini.

Asumsi ini, jauh lebih tinggi daripada target 2020 saat ini yaitu 2,1%, dan akan membawa kekurangan anggaran dekat dengan level 2,4% yang hampir memicu prosedur disiplin UE terhadap Italia tahun ini.

Departemen Keuangan Italia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa upaya menetapkan tujuan untuk tahun 2020 baru saja dimulai, yang berarti masih terlalu dini untuk membahas kemungkinan target baru.

Padahal, Italia memiliki beban utang terbesar kedua di UE sebagai proporsi dari PDB, dan telah mendesak Brussels untuk mengurangi “kekakuan yang berlebihan” dari peraturan fiskal UE saat ini.

Apalagi, hanya dua bulan yang lalu, pemerintahan 5-Star dan Liga kanan-kanan Italia sebelumnya, memangkas target defisit 2019 menjadi 2,04% dari 2,4% setelah lama bertengkar dengan Brussels.

Kemudian, Komisi mengatakan, 2,4% merupakan pelanggaran peraturan UE yang “belum pernah terjadi sebelumnya” yang mengharuskan negara-negara dengan utang tinggi seperti Italia untuk membuat kemajuan yang mantap menuju anggaran berimbang.

Mario Centeno, kepala menteri keuangan zona euro, mengatakan bahwa akan menjadi kontraproduktif bagi Roma untuk menantang aturan fiskal Uni Eropa.

Sementara itu, Mantan kanselir Austria, Sebastian Kurz, mengatakan di Twitter pada hari Senin (9/9) bahwa aturan defisit tahun depan, di bawah skenario kebijakan yang tidak berubah yang akan mencakup kenaikan pajak penjualan yang dijadwalkan, defisit Italia akan turun menjadi 1,6% dari PDB, jauh di bawah 2,1% yang ditargetkan secara resmi.

Tren positif ini disebabkan oleh penurunan tajam dalam imbal hasil obligasi pemerintah baru-baru ini dan pengeluaran yang lebih rendah dari perkiraan untuk skema pensiun dini dan penanggulangan kemiskinan yang diperkenalkan oleh pemerintah sebelumnya, yang terbukti kurang populer daripada yang diperkirakan.

Tantangan pertama pemerintahan baru adalah menemukan dana tambahan 23 miliar euro (US$25 miliar) untuk menghindari kenaikan pajak penjualan, yang dijanjikan kepada UE untuk menjamin kepatuhan dengan aturan fiskal, kecuali penghematan alternatif dapat ditemukan.

Di bawah kenaikan PPN yang dijanjikan, tarif utama akan naik menjadi 25,2% dari 22%, yang menurut PD dan 5-Star keduanya akan merugikan belanja rumah tangga yang sudah lemah dan permintaan domestik.

Sumber yang tidak mau disebutkan namanya ini, menambahkan, defisit yang lebih tinggi juga akan membantu pemerintah dalam niatnya untuk memotong pajak tenaga kerja sebesar 4-5 miliar euro.

Sebab itu, Pemerintah harus mempresentasikan ramalan baru dalam Dokumen Ekonomi dan Keuangan (DEF) yang menetapkan kerangka kerja untuk anggaran 2020, paling lambat 27 September.