Semarang, Gatra.com- Anggota Komisi X DPR RI mengimbau PB Djarum tidak ngambek menghentikan audisi umum bulutangkis untuk anak-anak pada 2020. Menurut anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat, polemik antara PB Djarum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak perlu dibesar-besarkan.

“Sebenarnya sudah terjadi mediasi untuk menyelesaikan permasalahan PB Djarum dengan KPAI,” katanya di Semarang, Selasa (10/9). Pernyataan Mujib ini langkah PB Djarum yang akan menghentikan audisi umum bulutangkis bagi anak-anak pada 2020 setelah adanya teguran dari KPAI karena dinilai melakukan eksploitasi anak.

Lebih lanjut, ia, menyatakan peran PB Djarum dalam mencari bibit dan pembinaan olahraga bulutangkis masih dibutuhkan karena bila mengandalkan dana dari APBN tidak memungkinkan. Dana APBN hanya terbatas untuk membiayai kagiatan cabang olahraga saat berlaga pada even seperti Asian Games, Sea Games, dan lainnya.

“Pemerintah dan masyarakat berterima kasih kepada PB Djarum yang telah berpartisipasi dalam pembinaan olahraga bulutangkis. Bila ada kekurangan jangan langsung dihentikan,” ujar anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini. Menurut Mujib, Komisi X DPR akan menanyakan masalah PB Djarum kepada Menteri Pemuda dan Olahraga saat melakukan dengan pendapat yang akan datang.

“Harus ada win-win solution yang terbaik demi kepentingan bangsa,” katanya. Sementara itu, manager Persatuan Bulutangkis (PB) Hamas Semarang, Mursyid, menyatakan penghentian audisi PB Djarum dapat mengancam keberlangsungan upaya pembibitan atlet bulutangkis nasional.

Hal ini, menurut ia, karena selama ini, hanya PB Djarum yang rutin menggelar audisi pencarian bibit unggul bulutangkis nasional setiap tahun. Bila PB Djarum benar-benar menghentikan audisi, menurut Mursid, dampaknya Indonesia akan kekurangan atlet potensial bulutangkis serta, banyak PB kecil di daerah yang menjadi mati karena tidak ada siswa yang mau berlatih badminton.

“Kenapa KPAI tidak mengurusi saja kasus eksploitasi anak yang lebih marak terjadi di jalanan, kenapa malah ini yang jelas memberikan kontribusi bagi bangsa, diributkan,” ujar dia.

Pengurus PB Gatra Pino Semarang, Dwi menyayangkan sikap KPAI yang membuat PB Djarum menghentikan audisi pencarian bakat bulutangkis. Dwi berharap campur tangan pemerintah untuk menengahi persoalan ini, termasuk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga diharapkan dapat menjadi mediator. “Banyak PB kecil yang ada di Jateng yang menjadikan audisi PB Djarum sebagai wadah untuk berkarier para atlet,” kata dia.