Tanjungpinang, Gatra.com - Kelangkaan Bahan Balar Minyak (BBM) jenis solar kembali terjadi di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (10/9).

Akibatnya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjungpinang pun terjadi. Misalnya di SPBU di KM IV, jalan DI. Panjaitan Tanjungpinang Timur. Sejak pagi hingga siang, puluhan mobil mengular hingga satu kilometer.

Salah satu supir truk yang mengantre, Adi Wijaya mengatakan, antrian semacam itu sudah terjadi hampir sebulan belakangan.

"Di semua SPBU sama saja, pasti antre kalau mau beli solar,” katanya kepada Gatra.com.

Foreman SPBU KM IV, Jl D.I Panjaitan, Dedi mengatakan, dengan kondisi semacam itu, pihaknya harus membatasi penjualan solar untuk tiap kendaraan.

"Kalau truk, minibus, dan pick-up hanya boleh membeli 35 liter. Sementara bus dibatasi hingga 50 liter," rinci Dedi.

Lantas untuk menghindari kecurangan, pihaknya kata Dedi selalu mencatat mobil yang sudah mengisi solar. Catatan itu akan mempermudah mereka mengawasi adanya praktik pelansiran atau penimbunan solar.

"Catatan itu setiap hari kami setorkan juga ke Polres Tanjungpinang untuk pendataan," katanya.

Sementara Unit Communication & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo mengatakan, saban hari pihaknya mendistribusikan 50 ribu liter bio solar ke Tanjungpinang. Dan jumlah itu tidak ada dikurangi.

"Angka itu tak berubah dari bulan Agustus hingga September 2019 ini," katanya. Lantas dari sisi distribusi pun kata Roby, pihaknya tidak ada kendala.

Hanya saja kata Roby, konsumsi bio solar memang mengalami peningkatan. Jadi perlu dilakukan pengendalian serta pengawasan ketat.

"Kalau pengendalian dan pengawasan tak dilakukan, maka prognosa atau tahapan yang dilewati hingga Desember 2019 akan menimbulkan kelebihan kuota," katanya.

Ke depan Pertamina kata Roby akan memperketat pengendalian penyaluran bio solar dengan menekankan pihak SPBU untuk menyalurkan BBM tepat sasaran.

"Untuk ini perlu sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat. Sebab rentang kendali Pertamina hanya sampai SPBU, yang berwenang mengawasi konsumen atau pengecer adalah pihak Pemda dan aparat," ujar Roby.

Reporter: Fathur Rohim