Pontianak, GATRAreview.com- Pembangunan infrastruktur sangat lekat dengan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode I , 2014 – 2019 atau dikenal dengan Jokowinomics. Kemenangan Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin pada pemilihan Presiden (pilpres) April lalu, mengantarkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024.

Di periode kedua pemerintahannya, Jokowi dengan Jokowinomics Jilid II-nya akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan kementerian teknis yang paling banyak diberi tugas pemerintah untuk melaksanakan misi pembangunan infrastruktur,

Untuk mengetahui apa saja misi pembangunan infrastruktur yang sudah dan akan terus diselesaikan Kementerian PUPR, wartawan GATRA Review, Erlina Fury Santika dan Kukuh Setyono mewawancarai Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Wawancara dilakukan dalam dua kesempatan. Pertama, pada saat Basuki menjadi pembicara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, akhir Agustus lalu dan pada saat mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, awal September ini.

Dalam wawancara tersebut, Basuki banyak berkomentar terkait capaian pembangunan infrastruktur pada Jokowinomics Jilid I dan seperti apa roadmap pembangunan infrastruktur pada Jokowinomics Jilid II, termasuk roadmap pembangunan ibu kota baru yang wilayahnya sebagian berada di Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berikut petikan lengkapnya. :

= = =

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode II atau Jokowinomics II nanti, apakah pembangunan infrastruktur masih tetap menjadi prioritas?

Seperti visi beliau, tetap meneruskan konektivitas infrastruktur yang sudah dibangun. Jadi seperti di PU (Pekerjaan Umum), ada 65 bendungan (Dibangun Periode 2015 – 2019 : Jokowinomics Jilid I). Konektivitasnya apa? Kita akan memanfaatkan, apakah itu untuk irigasinya, air bakunya, misalnya (Bendungan) Rotriklot di Atambua (Nusa Tenggara Timur- NTT), itu kita bikin jaringan irigasinya, dengan air bakunya untuk Atambua.

Kalau yang di (bendungan) Raknamo, Kupang, (NTT) irigasinya dan air bersihnya untuk Kabupaten Kupang. Di (bendungan) Tanjung, NTB (Nusa Tenggara Barat), sama. Jadi konektivitas itu sama, bukan menghubungkan satu kabupaten lain, tapi bendungan menghubungkan untuk memanfaatkan yang sudah dibangun.

Bagaimana dengan pembangunan Jalan Tol dan Pelabuhan yang juga massif di era Jokowinomics I, apa juga akan dilanjutkan?

Jalan tol, kita juga harus mengkoneksikan jalan tol dengan kawasan ekonomi sekarang, untuk bisa memanfaatkan jalan tol. Misalnya, ada pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya.

Yang terjadi sekarang orang bongkar muat barangnya di Tanjung Emas, bukan di Tanjung Priok, karena (biaya) mahal. Bongkarnya di Tanjung Emas kemudian barangnya dibawa dengan (transportasi darat) tol ke Jakarta. Ongkosnya lebih murah. Jadi sekarang sudah ada perilaku perubahan bisnis.

Misalnya nanti Pelabuhan Patimban (Subang, Jawa Barat), itu nanti kita bikin aksesnya, kemudian kita bikin bendungan Sadawarna (Subang) yang sekarang lagi dibangun air bakunya.

Ini kemarin BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal ) menyampaikan (ke saya), karena beliau tidak punya informasi, "ini bahaya karena kurang air, kurang konektivitas". Saya jelaskan, oh ternyata ada.

Kita punya jalan tol, Serang-Panimbang (Banten), kita juga punya bendungan Sindang Heula (serang, Banten), bendungan Karian (Lebak Banten)yang akan selesai tahun 2020 untuk air bakunya.

Semarang juga begitu, sudah punya jalan tol Semarang-Demak dan juga Harbour Tol Road, Kendal - Semarang, jadi semua terhubung.

Jadi program pembangunan infrastruktur dapat dipastikan akan terus lanjut pada Jokowonomics Jilid II?

Iya, visinya adalah memanfaatkan, meneruskan, dan memanfaatkan apa yang sudah dibangun. Di samping memanfaatkan yang sudah ada, tetap memeratakan pembangunan.

Apa hambatan yang berpotensi muncul pada pembangunan infrastruktur Jokowinomics Jilid II?

Saya kira tinggal kerja keras, apalagi kita mau pindah Ibu Kota Negara.

Apakah Kementerian PUPR memiliki tolak ukur untuk menilai pembangunan infrastruktur itu sudah sesuai target atau belum?

Ada, ada targetnya. Jadi misalnya evaluasinya, ada beberapa program dari 21 tidak tercapai, 17 tercapai, 4 yang mungkin tidak tercapai.

Target yang belum tercapai, akan dilanjutkan?

Enggak, untuk lima tahun ini (20014 – 2019), ada empat program yang susah dicapai. Air minum, banjir, rumah dan sanitasi.

Kenapa sampai ada yang tidak memenuhi target, ada kendala?

Itu kan banyak, persentasenya. Air minum, kita baru 72%, harusnya 100%,. Ini mau ngejar (kekurangan) 28% ini enggak gampang.

Tapi akan terus dikejar penyelesaian targetnya?

Oh iya.

Apa Kementerian PUPR sudah menyusun roadmap pembangunan infrastruktur Jokowonomics Jilid II?

Ada dong, untuk rencana strategis kan ada kita.

Salah satu rencana startegis pembangunan infrastruktur Jokowinomics Jilid II, adalah perpindahan ibu kota Negara. Konsep tata ruang perkotaan seperti apa yang ingin dihadirkan pemerintah di ibu kota baru ini?

Atas arahan dari Presiden, pemerintah ini menghadirkan sebuah wujud kota cerdas dan modern dengan standar internasional. Sehingga bisa menjadikan ikon urban desain sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.

Apa yang membedakan konsep desain ibu kota baru dengan DKI Jakarta?

Berbeda dengan DKI Jakarta, kita juga inginkan ibu kota baru ini memiliki lahan hijau yang lebih banyak. Kita ingin mengkonsep ibu kota baru ini sebagai city in the forrest yang modern seperti kota London.

Sejumlah pemerhati lingkungan mengkhawatirkan akan ada dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan ibu kota baru. Seperti apa konsep pembangunan ibu kota baru agar tidak merusak lingkungan?

Keberadaan lahan hijau yang lebih banyak menjadi jaminan kita menghadirkan ibu kota yang lebih ramah lingkungan. Konsep city in the forrest dalam proyek ini diterjemahkan sebagai upaya utuk merevatalisasi dan merehabilitasi kawasan hutan yang rusak akibat pertambangan serta perambahan hutan.

Artinya keberadaan kawasan hutan yang masih alami akan tetap terjaga selama proses pembangunan ibu kota negara ini?

Benar dan mengenai kekhawatiran banyak pihak tentang pelestarian hutan, akan kita jawab dengan dengan pola pembangunan berkelanjutan. Kita juga berkeinginan proyek besar ini akan menjadi jawaban untuk menyudahi perusakkan kawasan hutan dan tradisi banjir di sana.

Ketika konsep pembangunan ibu kota baru sudah ditetapkan. Lantas langkah pertama apa yang dilakukan pemerintah , terutama Kementerian PUPR untuk mewujudkannya?

Kita sudah mempunyai cetak biru tahapan pembangunan untuk ibu kota negara yang baru. Hasil rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan, Bappenas (Badan Perencana PembangunanNasional) dan Kementerian Perhubungan. Telah ditetapkan tiga tahapan.

Apa saja tiga tahapan itu?

Tahapan pertama pembuatan jalan sebagai akses masuk ke kawasan baru dan tata ruang. Kemudian disusul tahap kedua di mana kita akan membuat kriteria desain untuk prasarana dasar. Termasuk di dalamnya adalah jalan, drainase, waduk untuk air ersih, transportasi seperti kereta api dan juga listrik.

Baru setelah itu, desain ketiga akan menyusul yaitu perkantoran dan perumahan. Di tahap terakhir ini kita akan menggunakan arsitektur bangunan yang lebih nasional dengan mengajak diskusi teman-teman Ikatan Arsitek Indonesia. Pemerintah berkeinginan menyajikan desain yang berbeda, harus beyond, tetapi tetap menyerap budaya lokal.

Apakah semua tahapan itu dikerjakan bersamaan dalam kurun waktu tertentu?

Tidak. Semua (pengerjaannya) akan dilakukan bertahap hingga 2024 nanti. Yang artinya ini juga berpengaruh pada penyediaan anggaran yang saat ini digodok Kementerian Keuangan. Dengan kebutuhan dana mencapai Rp460 triliun, anggaran akan diberikan dalam tahun berjalan selama empat tahun itu. Untuk penyediaan sarana jalan utama, tahun depan dialokasikan sekitar 20 persen.

Dengan luasan total wilayah ibu kota baru yang mencapai 180 ribu hektar. Apakah sudah ditentukan berapa luas kawasan yang dialokasikan untuk area khusus pemerintahan?

Merunut rencana, dengan kota baru ini menampung sekitar 1,5 juta warga. Pemerintah akan menyiapkan tanah secara bertahap dengan total 180 ribu hektar. Di tahap awal, kita akan fokus pada 40ribu hektar dulu untuk gedung pemerintahaan dan area pemukiman yang akan digunakan 800 ribu pegawai yang dipindah pertama kali. Baru kemudian pengembangan kawasan lainnya.

Selama ini persoalan krusial di DKI Jakarta, selain kemacetan lalulintas jalan, juga persoalan banjir dan ketersediaan air bersih bagi warganya. Apa saja infrastruktur yang akan dibangun di ibu kota baru agar bebas dari banjir dan pasokan air bersihnya tidak bermasalah?

Lokasi yang kita pilih sebagai kawasan ibu kota tidak jauh dari sungai besar Mahakam. Dari sana kebutuhan air akan disediakan. Selain itu, kita juga akan memanfaatkan berbagai lubang bekas tambang (batubara) di kawasan hutan lindung Bukit Soeharto sebagai waduk untuk memasok air bersih.

Tidak hanya itu, kawasan yang kita pilih juga berdekatan dengan jalan tol trans Kalimantan Samarinda-Balikpapan yang Oktober depan diresmikan. Ini artinya kawasan ini mudah dijangkau lewat darat dari kota-kota yang sudah mapan. Kedekatan dengan kedua kota ini juga memberi keuntungan, karena kita tidak usah membangun bandara maupun pelabuhan baru.

Kita tidak ingin ibu kota baru kedepan seperti ibu kota Malaysia, Putrajaya dan ibu kota Brasil, Brasilia yang saat malam sepi ditinggal penduduknya karena jauh dari akses kebutuhan utama.

Mega proyek ini menjadi jaminan bagi Anda akan menempati kursi Menteri PUPR di periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi?

Hahaha (tertawa). Enggak ada jaminan proyek IKN (Ibu Kota Negara) baru ini membuat saya kembali menjabat sebagai menteri di periode kedua (Presiden Jokowi) nanti. Ini adalah proyek nasional dan Kementerian PUPR menjadi ujung tombak. Proyek ini tidak akan berpengaruh pada individu, termasuk saya. Siapapun menterinya nanti, proyek ini harus tetap jalan.

Pemerintah juga gencar membangun infrastruktur di Kalimantan Barat, bagaimana progresnya?

Ada beberapa program PUPR di Kalbar (Kalimantan Barat). Pertama Jembatan Landak (Pontianak, Kalbar) yang kita duplikasi dan sudah dikerjakan selama dua tahun ini. Kalau bentang tengahnya sudah selesai jembatannya. Tapi jalan pendekatnya yang menjadi tanggung jawab pemkot (Pontianak), masih ada tanah yang belum clear. Bukan karena masalah ketidaksetujuan harga (pembebasan lahan) tapi karena menurut laporan pak walikota belum ada kesepakatan para ahli waris tentang pembagian ganti rugi tersebut. Mudah-mudahan oktober bisa diselesaikan.

Kemudian kita juga, akan membangun duplikasi jembatan kapuas I (Pontianak), karena kalau nanti landak II sudah jadi, berarti flownya akan terhambat di jembatan Kapuas. Jadi akan kita buat duplikasi kapuas, tahun 2020 ini akan diselesaikan desain dan amdalnya, sehingga 2021-2022 bisa diselesaikan konstruksinya.

Bagaimana dengan pembangunan penataan kawasan pemukiman?

Untuk penataan kawasan di Kampung Beting, kemudian di BML (Benua Melayu Laut), sudah hampir 90 persen selesai mudah-mudahan akhir tahun ini. Kalau mau ada tambahan sedikit mungkin tahun depan akan selesai final. Ini merupakan bagian prioritas bapak Presiden di empat lokasi penataan kawasan nelayan di Indonesia, satu di Bengkulu, tegal, semarang, dan kampung beting.

Untuk pembangunan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Kalbar, progressnya seperti apa?

Untuk PLBN akan dimulai Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), dan PLBN Jasa (Kabupaten Sintang). Jadi ada lima PLBN yang ada di Kalbar, ada juga Entikong (Kabupaten Sanggau).

Bagaimana dengan Waterfront Sungai Kapuas, apakah nilai ekonominya menjanjikan?

Kalau tadi dilihat dari kapal, terlihat jadi rapih di kiri kanan, baik di Beting maupun waterfront city. Sebetulnya tinggal walikota untuk pemberdayaan masyarakatnya. Seperti di Tulungagung (Jawa Timur), waterfront nya kita tata jadi kawasan rekreasi kuliner yang sangat potensial. Jadi tergantung masyarakat dan walikotanya, harus terintegrasi dengan semua sektor.

Editor : Sujud Dwi Pratisto