Jakarta, Gatra.com - Badan Anggaran Depan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebesar Rp79,2 miliar pada tahun 2020. Sehingga total anggaran untuk RAPBN pada tahun tersebut menjadi Rp350,79 miliar.
"Begitu banyak kegiatan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Koordinasi pertahanan, ketahanan maritim, belanja pegawai, pengamanan pencemaran laut," ujar Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Senin (9/9).
Luhut juga menjelaskan bahwa Kemenko Maritim banyak berhubungan dengan koordinasi antar bidang di dalam maupun luar negeri.
"Banyak yang perencanaannya kurang baik, sekarang kita perbaiki supaya bisa selesai. Penambahan anggaran diperlukan untuk menunjang beberapa program," ujarnya
Misalnya, kata Luhut, soal banyaknya pelabuhan yang mangkrak, bahwa banyak pelabuhan dibangun namun infrastruktur jalan untuk mencapai titik pelabuhan tersebut justru tidak ada.
"Di Padang itu, pelabuhannya ada, belasan tahun enggak dipake, karena enggak ada jalan. Sekarang kita buatin jalannya," tambah Luhut.
Luhut melanjutkan bahwa industri maritim di Indonesia juga belum maksimal dan Infrastruktur yang masih rendah. "Sudah banyak kemajuan, tapi belum cukup. Kenapa? Karena Indonesia ini besar," pungkasnya di depan awak media usai rapat kerja.