Jakarta, Gatra.com - Muncul pro dan kontra akibat PB Djarum menghentikan audisi beasiswa bulu tangkis pada 2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Kemen PPPA) menuturkan, selama ini, PB Djarum melanggar UU Perlindungan Anak karena melakukan eksploitasi. Sebagai solusi, Kemen PPPA akan mencari alternatif pemenuhan hak anak di bidang olahraga. 

"Memang kalau dihentikan, kami harus mencari solusi lainnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Kementerian Agama (Kemenag). [Dengan itu] anak tetap mendapatkan hak mereka," ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise di Media Center Kemen PPPA, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Seperti diketahui, audisi beasiswa bulutangkis PB Djarum sudah dimulai sejak 2006. Namun pada akhirnya dihentikan. Penyebab utama karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengindikasikan PB Djarum telah melakukan eksploitasi terhadap anak. Contohnya dengan penggunaan atribut merek dagang rokok ternama di Indonesia itu.

Saat ini, Kemen PPPA sudah berkoordinasi secara internal dengan berbagai kementerian. Namun, pada dasarnya, bentuk pelanggaran terhadap hak anak, secara undang-undang harus diproses sesuai hukum yang berlaku. 

"Ya, itu kan tetap PB Djarum sudah melanggar hak anak. Kami dari Kemen PPPA menegaskan, mereka telah melanggar UU Perlindungan Anak. Termasuk undang-undang mengenai kesehatan. Jangan sampai memperalat anak," katanya.