Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diawasi. Menurutnya, bila tak diawasi maka bisa saja KPK melakukan tindakan yang sewenang-wenang. "KPK itu harus diawasi kalau enggak abuse a power attend corrupt dia abuse a power attend corrupt. Itu kan jelas tuh," kata Djamil di Jakarta, Sabtu (7/9).

Sebelumnya, DPR telah menggulirkan agenda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu poin yang disoroti publik ialah pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR.

Djamil menjelaskan, nantinya dibentuk Dewan Pengawas KPK diperlukan untuk mengawasi kinerja KPK yang juga ada aturan-aturan tersebdiri.

"Harus ada pengawasan, nah nanti makanya siapa yang mengawasi, bagaimana bentuk pengawasannya, bagaimana tindak lanjut pengawasanya nah itu yang harus diatur gituloh," kata Djamil.

Menurut Djamil, adanya Dewan Pengawas KPK ibarat Dewan Pers yang mengawasi kerja media. Akan ada pengawasan secara menyeluruh yang apabila KPK melakukan tindak macam-macam akan ada tindak lanjutnya.

"Ada (Pengawasan) kode etik dan sebagainya. Masa KPK gak punya Dewan Pengawas," ungkap Djamil.