Medan, Gatra.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Benget Silitonga, mengajak mahasiswa untuk tidak berpikir mundur dalam berdemokrasi.

Hal itu dikatakan Benget, terkait pendapat sebagian masyarakat yang menyebut Pemilu langsung telah memicu politik identitas. Bengenat mengatakan bahwa Pemilu langsung adalah buah dari reformasi yang harus dihargai.

Baca Juga: Aliansa Mahasiswa Serukan Indonesia Bhineka Tunggal Ika

“Kalau soal politik identitas itu adalah sesuatu yang wajar dan bukan karena kesalahan sistem pemilihannya," kata Benget saat menjadi pemantik seminar nasional "Merajut Toleransi dan Meneguhkan Kebhinekaan NKRI".

"Tidak usah jauh-jauh, mahasiswa juga begitu. Kalau mau pemilihan ketua pengurus pusat di satu organisasi, pasti isunya Indonesia Timur atau Indonesia Barat. Lalu, ditarik lagi ke skop kecil, misalnya, Batak atau bukan," ungkap Benget.

Baca Juga: Mahasiswa Harus Menjaga Toleransi Jelang Pilkada 2020

Jadi, sambung Benget, mahasiswa maupun masyarakat jangan berpikir mundur. Menurutnya, Pemilu itu adalah cara terbaik memfasilitasi perang merebut kekuasaan dengan cara yang damai. Untuk mengatasi politik identitas itu, masyarakat yang harus dikuatkan. Politik identitas itu tidak bisa dicegah.

Dalam kesempatan itu, Benget juga mengajak mahasiswa untuk ikut mengawal dan berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2020 ini. Salah satunya dengan memahami aturan dan regulasi yang mengatur pesta demkorasi itu.

Baca Juga: Tujuh Organisasi Mahasiswa Serukan Hentikan Saling Kemenangan

Sementara itu, salah seorang Pengurus Pusat Komda Sumbagut PMKRI, Parno Mahulae mengatakan, politik identitas yang begitu terasa dalam Pilgubsu yang lalu, telah membuat masyarakat Sumut sempat terkotak-kotak.

Parno berharap hal itu tidak sampai membuat masyarakat daerah ini terpecah. "Pilgubsu kemarin sangat terasa politik identitasnya. Masyarakat sempat terpecah. Inilah yang harus diatasi semua komponen masyarakat," ujarnya.

Reporter: Jones