Palembang, Gatra.com - Di indonesia sensus penduduk sudah enam kali dilakukan, dan di tahun 2020 nanti, sensus ketujuh akan dilakukan secara online.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Endang Tri Wahyuningsih MM saat Beraudiensi dengan Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Dodi Reza Alex di Ruang Audiensi Bupati, Kamis (5/9).

"Guna menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk indonesia menuju satu data, sensus penduduk 2020 akan dilakukan secara online. Untuk metode sensus, metode kombinasi, yaitu data Dinas dukcapil sebagai sumber data utama dan mengandalkan sensus mandiri melalui web sebagai modal pendataan mandiri, "jelasnya.

Dengan adanya sensus menggunakn sistem ini, diharapkan tidak ada lagi double data. Pembeharuan kependudukan bisa sesuai dengan fakta di lapangan. Saat ini masih ada masyarakat yang sebenarnya berdomisili di kota A namun beraktifitas di kota B dan tak tercatat di Dukcapil sehingga data antara BPS dan Dukcapil berbeda.

"Manfaat data penduduk 2020 antara lain untuk mengetahui jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah administratif terkecil (RT/RW), penguatan data administrasi kependudukan menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, evaluasi pembangunan, serta membantu dalam perencanaan berbagai bidang sarana umum, transportasi dan lainnya, "beber Endang.

Bupati Muba Dodi Reza Alex mengatakan kesiapan sensus dengan metode online tentunya harus diperhatikan ketersediaan infrastrukturnya. Di setiap daerah harus mendukung sehingga pihak BPS juga bisa lancar melaksanakan sensus penduduk di tahun depan,

"Sensus online ini harus dibarengi juga dengan sensus manual yang dilakukan selama ini, karena ada beberapa daerah yang belum siap untuk online. Dengan adanya pendataan penduduk di tahun mendatang, saya harapkan agar BPS dapat menciptakan data yang valid mengenai kabupaten Muba,"pungkasnya.

Setiap tahun dilakukan sensus mengenai tingkat kemiskinan daerah, dan terdata angka kemiskinan Muba menurun tapi tetap tinggi. Hal ini tentu karena beberapa penyebab, seperti inflasi yang tinggi karena hampir 90% warga Muba bergantung pada komoditas perkebunan, sehingga jika harga jatuh maka berpengaruh pada angka kemiskinan. "Dari angka kemiskinan tersebut saya tidak yakin datanya 100% valid, bukan karena Muba angka kemiskinan tinggi tapi terus mengalami penurunan. Data di lapangan ini perlu diperbarui, jangan hanya sample saja yang dipersentasikan menyeluruh,"ujarnya.

Bupati juga mengatakan, Pemkab Muba sudah fokus dalam program pengentasan kemiskinan, dengan membentuk tim guna fokus ke daerah kantong kemiskinan. Pemkab Muba punya berbagai program seperti program bedah rumah, bantuan tunai dan non tunai bagi warga kurang mampu, pemberdayan masyarakat dengan teknologi tepat guna yang menyasar pada warga kurang mampu dan juga memberikan solusi bagi warga yang bergantung pada komoditas dengan upaya hilirisasi komoditas karet dan sawit khusunya.

"Dengan program yang sudah kami siapkan untuk mengentaskan kemiskinan tapi belum maksimal karena belum tepat sasaran, karena beberapa data yang belum terlalu singkron dengan data kependudukan di lapangan, tentu ini menjadi tugas kita bersama, supaya data penduduk miskin ini benar-benar sesuai dengan yang kami punya. Saya yakin jika data kependudukan sudah dibenahi, pasti kita bisa terselesaikan masalah angka kemiskinan ini. Intinya kami Pemkab Muba siap mendukung BPS untuk melakukan sensus online mendatang, " bebernya.