_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKT), M Nurdin mengatakan, saat ini program transmigrasi tidak lagi membuka wilayah baru karena pemerintah sedang fokus kepada peningkatan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada.
Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan merupakan hal yang paling penting dalam kawasan transmigrasi. Oleh karenanya, apabila membuka spot baru, diperlukan pembangunan infrastruktur mulai dari nol.
"Jadi kita mengembangkannya [infrastruktur] pada kawasan itu. Kita tingkatkan, kita utuhkan, tidak lagi membangun spot baru. Karena membangun spot baru itu, kita keluar lagi biaya untuk membangun infrastruktur," katanya pada Gatra.com ketika dihubungi via telepon, Kamis (5/9).
Hal ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi anggaran negara. Pasalnya, kawasan transmigrasi saat ini hanya memerluka beberapa peningkatan infrastruktur yang tidak telalu menguras anggaran secara berlebihan.
"Kalau yang di kawasan ini sudah ada, kita tinggal tambahkan penduduk, dan tinggal kualitas jalannya yang kita tingkatkan. Jadi ada efisiensi anggaran di situ," jelasnya.
Selain itu, tambah Nurdin, infrastruktur lain seperti telekomunikasi, listrik, dan air telah terpenuhi di beberapa daerah transmigrasi. Bahkan, saat ini pemerintah sedang berfokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan transmigrasi.
"Kita bekerjasama dengan Kemenaker, karena kan dinas di daerah itu jadi satu Disnakertrans. Melalui kerja sama dengan Kemenaker, itu dilakukan pendidikan vokasional. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mendorong dan mempersiapkan tenaga kerja anak-anak milenial di desa," papar Nurdin.
Bahkan, lanjutnya, saat ini telah banyak kawasan-kawasan transmigrasi yang bertransformasi menjadi wilayah definitif. Nurdin mencontohkan, Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara dan Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah transmigrasi.
"Jadi transmigrasi itu kan kalau sudah lebih dari lima tahun, bisa disahkan menjadi desa definitif. Ada yang jadi desa, jadi kecamatan, ada yang jadi kabupaten, bahkan ada Ibu Kota provinsi sekarang," ujarnya.
