Hong Kong, Gatra.com- Cina mendukung langkah Hong Kong dalam mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi di wilayah itu. Menurut Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, Cina menghormati dan mendukung langkah pemerintah Hong Kong dalam mencabut RUU. Hal ini menjadi penyebab utama kerusuhan di Hong Kong ini.

Melalui konferensi pers, Lam berulang kali mendapat pertanyaan mengenai waktu menarik RUU Ekstradisi. Menurutnya, membutuhkan waktu lama untuk menarik RUU Ekstradisi. Meski aksi protes semakin keras, Lam mengatakan, tidak tepat untuk menggambarkan situasi ini sebagai waktu untuk mengubah pikiran. 

Dilansir dari Reuters, Kamis (5/9), penarikan sejumlah RUU merupakan keputusan yang dibuat pemerintah dalam mendukung Cina. RUU itu telah menjerumuskan Hong Kong ke dalam krisis politik dan ekonomi terburuk dalam beberapa dekade. Langkah Lam untuk mencabut RUU ekstradisi ini merupakan kabar baik bagi pasar saham Hong Kong. 

Indeks Hang Seng Hong Kong melonjak lebih dari 4% ke level tertinggi dalam satu bulan menjelang pengumuman pencabutan RUU. Pada Kamis malam (5/9), nilai saham naik lagi sebanyak 0,4%.

Upaya Lam dalam meredam kericuhan tak hanya dengan mencabut RUU ekstradisi. Lam juga mengumumkan beberapa langkah lain, termasuk membuka dialog dengan masyarakat Hong Kong untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan politik di wilayah itu.

"Kita harus menemukan cara untuk mengatasi ketidakpuasan di masyarakat dan mencari solusi," katanya.

Pencabutan RUU Ekstradisi merupakan salah satu dari lima tuntutan demonstran pro-demokrasi, meskipun banyak demonstran dan anggota parlemen mengatakan langkah itu sudah terlambat.

Empat tuntutan lainnya adalah: pencabutan kata "kerusuhan" untuk menggambarkan aksi unjuk rasa massa Hong Kong, pembebasan semua demonstran yang ditangkap, penyelidikan independen terhadap kebrutalan polisi, dan hak bagi rakyat Hong Kong untuk memilih pemimpin mereka sendiri.

Demonstran masih menyerukan agar semua tuntutan dipenuhi. Khususnya bagi penyelidikan independen. Lam mengatakan, dewan pengaduan polisi independen cukup kredibel untuk menangani penyelidikan.

RUU Ekstradisi itu dipandang sebagai upaya memperketat kontrol Cina bagi warga Hong Kong, meskipun ada janji otonomi.

Bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke Cina pada tahun 1997 di bawah pemerintahan "satu negara, dua sistem." Dalam masalah yang dihadapi Hong Kong, Cina membantah ikut campur dalam urusan Hong Kong dan justru menuduh negara-negara Barat yang memicu kerusuhan.

Gambar visual dari beberapa bentrokan paling sengit telah tersebar melalui layar televisi di seluruh dunia, mengirimkan kegelisahan di komunitas bisnis internasional dan menyebabkan penurunan besar dalam pariwisata.

Pemerintah Hong Kong mengeluarkan iklan satu halaman penuh di media Australian Financial Review pada hari Kamis dengan mengatakan pihaknya "bertekad untuk mencapai resolusi yang damai, rasional dan masuk akal" dan secara tegas berkomitmen untuk menganut "satu negara, dua sistem."

Sementara itu, lebih dari 1.100 orang telah ditangkap sejak kekerasan meningkat pada bulan Juni, dan Hong Kong menghadapi resesi pertamanya dalam satu dekade. Cina mengecam kekerasan yang terjadi di Hong Kong dan mendorongnya untuk mengerahkan kekuatan demi memulihkan ketertiban.