Jakarta, Gatra.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah memberikan sepuluh nama Calon Pimpinan Lembaga Antirasuah kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Muncul wacana, beberapa nama dinilai bermasalah dan kurang berintegritas. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi berpandangan lain. Ia menyetujui beberapa nama yang diajukan presiden. 

"Saya sangat setuju. Kemudian soal siapa yang kami pilih nanti, itu persoalan lain. Kami akan memilih, tetapi kami setuju kepada 10 orang tersebut," kata Taufiqulhadi di Gedung DPR RI usai menghadiri rapat paripurna, Kamis (5/9).

Menurut Taufiqulhadi, DPR mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam memilih pimpinan KPK. Ia percaya, Pansel Capim KPK telah menyeleksi kesepuluh nama itu dengan baik.

"Kalau ada pelanggaran etik, Pansel sudah menghentikan. Iya kan? proses itu telah terjadi dan munculah sepuluh kandidat. Sepuluh orang ini pasti yang terbaik. Kami percaya kepada pansel," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Seleksi Capim KPK mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK. Mereka menuding pansel tidak mampu menjaring Capim KPK. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan, di antara 10 nama Capim KPK yang diserahkan Pansel, ada yang berpotensi melemahkan kinerja Lembaga Antirasuah itu.

"Ada calon yang tersangkut masalah etik, ada calon yang tidak ingin ada OTT [Operasi Tangkap Tangan] lagi. Pencegahan tidak ada [dan] penyidikan dihilangkan. Jadi, sebenarnya apa yang tersisa dari KPK? tidak ada," kata Asfinawati di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (3/9).

Oleh karena itu, Asfinawati meminta Jokowi tidak tergesa-gesa memilih pimpinan KPK. Menurutnya, presiden harus lebih dalam menelisik rekam jejak para Capim KPK yang diajukan Pansel.

"Kita tahu, KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. [Selain itu] juga menindak institusi penegak hukum. Kita ingin mengingatkan presiden, apakah orang ini menurut UU bermasalah atau tidak," ujarnya.

Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Seleksi Capim KPK merupakan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi bidang penegakkan hukum di Indonesia, di antaranya ICW, YLBHI, TII, KPBI, SERBUK, BEM UI, SP LBH Jakarta, Paralegal Komunitas LBH Jakarta, Kontras, AMAR, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, PUKAT UGM, PUSAKO Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, LAKPESDAM NU, dan lainnya.