Jakarta, Gatra- Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), tidak hanya menjadi topik hangat di Parlemen. Namun juga, untuk Gerakan Perempuan Peduli Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Mengapa? Karena masih ada pihak yang menolak untuk disahkan RUU PKS tersebut. Salah satunya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS adalah salah satu partai yang membuat diskusi pengesahan RUU di parlemen jadi ribet. Karena, menurut saya, mereka melihat RUU bukan sebagai solusi. "Tapi, dianggap sebagai problem dan kemudian mencreate suatu yang tidak masuk akal," ujar Direktur Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN), Ruby Kholifah setelah Press Conference Revitalisasi KPPPA untuk Cita-cita Kemerdekaan Indonesia, di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (5/9).

Sesuatu yang tidak masuk akal, kata Ruby ialah terkait alasan penolakan pengesahan RUU PKS. Seperti, tidak diaturnya peratuan mengenai LGBT di dalam RUU tersebut. "Artinya, sekarang kami jadi bertanya kepada partai atau masyarakat yang menolak RUU PKS ini. Apakah benar-benar (mereka) ingin memikirkan nasib bangsa atau jangan-jangan mereka senang melihat bangsa ini terpuruk oleh kasus-kasus terhadap perempuan," tegasnya.

Ruby juga mengatakan bahwa apabila ada penolakan RUU PKS, mereka memiliki pemikiran yang terbelakang mengenai perempuan."Menurut saya, orang-orang yang menolak ialah mereka yang punya pikiran konservatif," ujar Ruby Kholifah.

Konservatif, jelas Ruby ialah adanya ideologi yang menganggap perempuan sebagai objek, bukan subjek dan manusia yang harusnya dihormati. Untuk informasi, RUU PKS sebagian besar pasalnya mementingkan hal korban. Misalnya, sebut Ruby, ialah perlindungan, kompensasi, pemulihan korban, dan sebagainya. "Ini artinya bahwa nuansa RUU PKS ini adalah nuansa perlindungan buat korban. Jadi, janganlah anti atau menolak RUU itu," tegasnya.