Pontianak, Gatra.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaram Rp100 miliar untuk memulihkan fasilitas rusak akibat unjuk rasa berujung kericuhan di sejumlah titik di Papua.

"Diperkirakan, Pak Menteri lihat, kebutuhan ini enggak lebih dari Rp100 miliar. Itu perkiraannya," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga di Makolamtamal XII, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9).

Ada dua cluster bangunan yang rusak akibat kerusuhan itu, pertama adalah fasilitas publik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cluster kedua fasilitas pribadi masyarakat, seperti ruko, rumah makan dan bengkel. Danis menyebut, jumlah fasilitas yang rusak itu tidak terlalu banyak.

"Setelah kami melakukan survey, mengecek data, ternyata tidak terlalu banyak. Yang kami identifikasi misalnya kantor Majelis Rakyat Papua, itu ada aula di depan, semacam ruang rapat itu terbakar, di bagian belakang sedikit (terbakar), itu bagian umum atau keuangan," paparnya.

Pembanguna akan dimulai sesegera mungkin. Kementerian PUPR sudah mulai melakukan pembersihan fasilitas yang rusak itu dan sejumlah bangunan  diprioritaskan untuk dipulihkan.

"Minggu depan sudah mulai. Jadi ada kantor KPU, kantor Bea Cukai, bengkel kerja lapas (yang rusak parah)," tutupnya.