Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK ke DPR-RI untuk dilakukan fit and propper test. Penyerahan yang hanya berselang satu hari setelah menerima 10 nama itu dari pansel dituding tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan jelas.

"Waktu ini terlalu singkat untuk mengukur kualitas dari seorang pimpinan KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Dengan penetapan secara tergesa-gesa tersebut, ada kekhawatiran nantinya capim KPK akan diuji kelayakan oleh DPR di periode lama. Kurnia mengatakan proses fit and proper capim KPK sebaiknya dilakukan oleh DPR  periode mendatang.

"Sebenarnya, mitra kerja KPK baru bukan anggota DPR 2014-2019, karena KPK dilantik di bulan Desember,  praktis mitra kerja mereka atau Komisi III mereka lantik ketika mereka melakukan rapat adalah anggota DPR yang baru," katanya.

"Maka dari itu, kebijakan yang mengharuskan fit and proper di DPR lama kita pandang terlalu tergesa-gesa dan tidak ada argumentasi logis yang jelas untuk persoalan ini,"  kata Kurnia.

ICW berharap, nantinya, dalam melakukan uji kelayakan DPR mengedepankan kualitas dari 10 capim ini dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan melihat rekam jejak dari capim. "Harapan kita masukan dari masyarakat bisa diakomodir oleh DPR saat ini dan juga jangan sampai  ada intervensi-intervensi politik dalam proses pemilihan pimpinan KPK." katanya.