Palembang, Gatra.com – Terpilih masuk 10 besar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol Firli Bahuri memilih enggan berbicara banyak. Kapolda Sumsel ini enggan mengomentari mengenai terpilihan dirinya 10 besar capim KPK.

Misalnya, saat menghadiri silaturahmi dan penandatanganan keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang pengangkatan anggota DPRD terpilih Kabupaten MUBA, Banyuasin, OKI dan Ogan Ilir, masa jabatan 2019 – 2024, yang berlangsung di Griya Agung, Rabu (4/9), Kapolda memilih pulang melalui pintu samping dengan pengawasan yang cukup ketat. Saat memberikan pengarahan kepada para anggota DPRD terpilih pun, dia tidak sedikit pun menyinggung mengenai pemilihan capim KPK.

Dalam arahanya, Kapolda Firli hanya mengingatkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat legislatif daerah, misalnya pengesahan anggaran. “Bukan kampanye Ketua KPK ya, saya pesankan tolong jangan ada uang pengesahan, uang ketok palunya,” ujat Firli yang sempat membuat para hadirin yang merupakan wakil rakyat terpilih menjadi riuh.

Selain uang pengesahan anggaran, kata Firli, potensi korupsi bisa bersumber dari lainnya, seperti pengadaan barang dan jasa.

Saat acara selesai, Kapolda Firli lebih memilih mengajak Gubernur Sumsel, Herman Deru melihat taman di samping Griya Agung ketimbang melayani awak media. Sehari sebelumnya, saat menghadiri acara pelantikan Kepala BPK Sumsel, Kapolda Firli juga memilih tidak melayani keinginan awak media untuk mewawancarainya. Namun, meski terpilih menjadi 10 besar capim KPK, Kapolda Firli tetap melaksanakan tugas yang diamanatkan seperti biasanya, termasuk di ruang kerjannya.

"Oh, itu tadi saya sama pak Kapolda liat tanaman di taman. Iya, kami punya kesamaan hobi, hobi tanaman," ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru.