Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Center of Reform Economics (CORE) Indonesia, Mohamad Faisal mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menjajaki perjanjian perdagangan bebas (FTA/Free Trade Agreement). "Kita lihat ekosistemnya betul atau tidak. Pertama FTA mendorong ekspor. Kita lihat sejarah FTA mungkin ekspornya naik tapi impornya naik lebih tinggi," tuturnya.

 

Menurutnya, pemerintah harus jelas dalam menetapkan target serta jenis dan asal barang yang diekspor. Ia menambahkan akurasi data harus benar-benar diperhatikan. Faisal berpendapat pangsa pasar Indonesia memang besar, namun hambatan perdagangannya kecil. Hal inienyebabkan dengan mudahnya barang impor masuk Indonesia. "Strategi kita, kita harus kena mittra kita dan kita kenal kemuatan kita. Mereka pasti menembak pasar kita,  jangan sampai kita kecolongan lagi," jelasnya.

 

Berdasarkan informasi dari Kementerian Perdagangan, Indonesia sedang menjajaki sembilan perjanjian perdagangan yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-Korea CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan Indonesia-Taiwan PTA (Prefeeential Trade Agreement), Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Morocco PTA, Indonesia-Iran PTA, dan Indonesia-Tunisia PTA.  Adapun mulai 2019 terdapat dua perjanjian dagang yang sudah berlaku aktif di Indonesia yaitu MoU (Nota Kesepahaman) Indonesia-Palestina dan Indonesia-Chile CEPA.