_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, tantangan industri migas saat ini ada di persoalan regulasi. Target industri migas di Indonesia akan tercapai apabila regulasi tidak sering berubah.
"Saya kira semua memahami, kita akan berada dalam periode decline. Kalau kita tahu, decline kita akan mencapai angka 20% jika tidak melakukan apa-apa. Salah satu yang kita lakukan adalah optimalisasi. Kita commit dengan work plan. Budget harus terkontrol dan dilaksanakan," ujar Dwi saat sesi jumpa pers di acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (4/9).
Dwi menilai, potensi migas di Indonesia cukup menantang. Dari 128 cekungan, baru 54 yang sudah dieksplorasi. Selain itu, dari 54 blok eksplorasi tersebut, yang sudah aktif berpoduksi baru 18 blok. Ini dinilai menjadi potensi untuk mencari investor ke depan.
"Potensi kita sekarang berada di laut dalam, jauh dari infrastuktur. Jadi memang harus kuat investasi. Seperti yang tadi pak menteri dan Bu Louis katakan, kita harus meningkatkan efisiensi. Bagaimana nanti investor ini, akan kita arahkan ke tempat yang pasti menciptakan profitabilitas," ucap Dwi.
Menurut Dwi, perlu bersinergi dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk penggunaan infrastruktur secara open access mechanism. Selain itu, membutuhkan pengadaan bersama, perpanjangan kontrak, dan peningkatan teknologi.
"Perpanjangan kontrak kalau cuman 1 tahun akan mahal. Makanya kita ciptakan kontrak jangka panjang. Kita juga harus mengusahakan teknologi yang terbaik, misalnya gas. Lifting gas itu beda produksi dan lifting itu bedanya 15-16%, yang dilifting tinggal 85%. Itu harus dievaluasi,"katanya.
Penjabat Presiden IPA, Louis Mckenzie mengatakan, harus melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah sebagai bentuk komitmen. "Kami melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah punya kemauan untuk mendengar dan melakukan sesuatu. Kami bekerja sama, dan itu salah satu hal yang penting," tutur Louis.
