_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Maluku, Gatra.com - Gubernur Maluku Murad Ismail pada Senin (2/9) kemarin menyatakan perlawanannya terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Provinsi Maluku.
Ia menilai bahwa kebijakan moratorium yang digalakkan oleh Susi justru merugikan masyarakat Maluku. Murad Ismail lantas menyuarakan perang terhadap kebijakan Menteri Susi tersebut.
Berita perlawanan Gubernur Maluku Murad Ismail pun viral, dan salah satu akun @almascatie pun memention berita itu ke akun Susi @susipudjiastuti. Menariknya, Menteri Susi lewat akun Twitter-nya hanya memberi tanggapan terkait tuduhan Gubernur Murad cukup dengan memberi emoji terkejut pada Selasa (3/9) dini hari. Tidak ada kata-kata, hanya emoji.
Sementara itu, Gatra.com mencoba mengonfirmasi kepada Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lily Aprilya Pregiwati, sayangnya ia menjawab bahwa belum ada komentar terkait hal tersebut dari pihak KKP. Dirinya juga enggan berkomentar selaku Kabiro Humas.
"Tidak ada komentar," ujarnya.
Sebelumnya, Kebijakan Menteri Susi yang menjadi polemik, menurut Gubernur Murad adalah menyasar pada pasokan ikan yang diambil di Laut Arafuru, Kepulauan Aru. Ratusan kontainer diekspor ke luar, sementara masyarakat Maluku, kata Murad, hanya menganga tanpa menikmati hasil. Terlebih, sejak moratorium berlaku, 1.600 kapal dikirim ke Laut Aru
"Ironisnya, semua Anak Buah Kapal (ABK) yang tiba, tidak ada satu pun yang berasal dari Maluku," ujarnya.
