Jakarta, Gatra.com - Pansel Capim KPK telah menyodorkan sepuluh nama calon pimpinan lembaga antirasuah ke Presiden Joko Widodo. Namun di antara nama-nama itu oleh sebagian pemerhati dan banyak kalangan dinilai tidak berintegritas dalam upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu yang menyoroti kinerja Pansel, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Seleksi Capim KPK. Mereka mendesak Presiden Jokowi mencoret nama-nama yang tak berintegritas. Koalisi juga menuntut Presiden mengevaluasi Pansel Capim KPK.

"Kami mendesak Presiden harus mencoret nama-nama yang diduga mempunyai persoalan integritas dalam proses seleksi Capim KPK," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, di Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Agus, ada dua koreksi dari Koalisi Kawal Capim KPK terhadap Pansel. Pertama, Pansel Capim KPK dinilai tidak mengakomodir masukan publik. Kedua, Pansel tidak mampu menyeleksi kandidat yang berintegritas dan berkompeten dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden juga perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh Capim KPK. Misalnya soal dugaan ketidakpatuhan pelaporan harta kekayaan, pelanggaran kode etik, penanganan perkara, dan dugaan penerimaan gratifikasi," jelas Agus.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Seleksi Capim KPK merupakan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi bidang penegakkan hukum di Indonesia, di antaranya ICW, YLBHI, TII, KPBI, SERBUK, BEM UI, SP LBH Jakarta, Paralegal Komunitas LBH Jakarta, Kontras, AMAR, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, PUKAT UGM, PUSAKO Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, LAKPESDAM NU, dan lainnya.