Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, membantah anggapan  yang menyebutkan pemerintah meminta dukungan Amerika Serikat (AS) dalam penanganan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Ia menyatakan, setiap negara harus saling menghormati teritorial negara lain dan tidak dibenarkan ikut campur urusan negara lain. "Enggak ada minta tolong, minta tolong. Ini kondisi negeri kita sendiri. Tidak mungkin dan tidak dibenarkan suatu negara ikut campur negara lain. Ini urusan negara kita.  Urusan rumah tangga kita," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Dalam acara itu, Wiranto didampingi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, dan pejabat KemenkoPolhukam.

Meskipun, menganut politik luar negeri bebas aktif, tetapi Indonesia tidak ingin urusan dalam negeri dicampuri negara lain. Papua dan Papua Barat  adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Misalnya terjadi di Madura, mosok saya minta tolong Prancis. Terjadi kerusuhan di Banten, lalu minta bantuan mana lagi, Arab Saudi. Enggak bisa, kita selesaikan sendiri, karena Papua dan Papua Barat itu wilayah kita," katanya.

Sebelumnya, dikabarkan Kepala Kantor Staf Presiden Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan bahwa pemerintah ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) untuk menangani gejolak di Papua dan Papua Barat. Moeldoko mengklaim, AS juga sepakat membantu Indonesia mempertahankan Papua.