Beirut, Gatra.com - Lebanon secara resmi mengeluarkan status darurat ekonomi dalam negeri. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan sejumlah petinggi negara.

Dilansir dari AP News, pertemuan di istana presiden membahas beberapa langkah yang harus diambil dalam waktu dekat. Kemudian dibahas juga mengenai rancangan anggaran 2020.

Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri mengatakan, setelah pertemuan itu, disepakati untuk menyatakan status darurat ekonomi dan pembentukan komite penyelamatan perekonomian.

"Pekerjaan di sektor publik akan dibekukan dan pekerjaan akan dimulai untuk sistem pensiun baru. Para pejabat akan berupaya mengurangi persentase utang melalui kemitraan antara sektor publik dan swasta," katanya.

Presiden Lebanon Michel Aoun dalam pidatonya menyerukan agar seluruh elemen negeri bahu-membahu mengatasi krisis. Menurutnya, saat ini dibutuhkan pengorbanan untuk mengatasi masalah itu.

"Kita harus menyatukan upaya kita untuk keluar [dari krisis] untuk [mengatasi] krisis ekonomi yang mencekik impian dan harapan rakyat kita," ujar Aoun.

Pada pertemuan tersebut, tidak dirinci mengenai langkah konkret yang bakal dilakukan pemerintah. Namun, para ekonom yang hadir mengusulkan kenaikan pajak bahan bakar. Kemudian disusul pajak barang mewah, dari 11% menjadi 15%. 

Lebanon merupakan negara dengan utang publik tertinggi di dunia, yakni berada di angka 150% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian, Lebanon juga mengalami defisit anggaran yang mencapai 11%. Sementara itu, cadangan devisa juga semakin menurun.