Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menegaskan menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menyusun Kabinet Kerja Jilid II. Hal itu dilakukan oleh semua partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"Partai enggak ikut campur, karena rata-rata partai-partai menunggu semua dari Presiden Jokowi. Koalisi Indonesia Kerja sangat menghormati kabinet itu memang hak prerogatif presiden," ujarnya di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Sejauh ini PPP belum mengajukan nama calon menteri kepada Jokowi. Pasalnya, sambung Arsul, belum ada permintaan atau pemberitahuan dari presiden dan wakil presiden terpilih. 

Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku tidak tahu dengan partai lainnya. Apakah sudah mengajukan nama calon menteri atau belum seperti PPP. 

"Saya tidak tahu kalau partai lain. Tetapi kalau PPP berprinsip, sekali lagi menghormati hak prerogatif presiden Kami menunggu undangan presiden saja," pungkasnya. 

Pertengahan bulan lalu, Jokowi mengatakan susunan kabinet jilid II sudah disiapkan, bahkan sudah final. Komposisi yang disiapkan di kabinet terdiri dari 55% adalah profesional, dan 45% dari wakil dari partai dan organisasi massa.

Namun untuk mengumumkan formasi menteri jilid II ini, Jokowi masih menunggu momen yang tepat.