Palembang, Gatra.com – Partai Demokrat Sumatera Selatan (Sumsel) menyesalkan kadernya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Muara Enim, Ahmad Yani tercokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/9) malam.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumsel, Ishak Mekki mengatakan pihaknya baru mengetahui kejelasan peristiwa yang dialami Bupati Ahmad Yani, Selasa (4/9) pagi. Atas peristiwa itu, ia mengaku turut prihatin dan menyesalkan atas perilaku kadernya tersebut,“Tentunya saya selaku ketua Partai Demokrat Sumsel sangat perihatin mendengar kejadian ini," ujarnya, Selasa (4/9).

baca juga : https://www.gatra.com/detail/news/441877/politik/kpk-segel-kantor-bupati-muara-enim

Dia mengatakan, pengamanan yang dilakukan KPK terkait dengan infrastuktur fisik merupakan permasalahan yang klasik menjerat para pejabat (kepala daerah). “Ini sangat klasik sekali, ada dinas PUPR, ada pengusaha dengan barang bukti demikian. Bukan rahasia umum lagi, bagi semua orang,” sambungnnya.

Ia pun menghimbau agar kader Partai Demokrat lainnya untuk berhenti “bermain” proyek yang berujung gratifikasi. Partai Demokrat akan bertindak tegas terhadap kader yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

“Harapan saya sudahlah dulu yang bermain-main proyek tersebut. Saya himbau kader berhenti sampai di sini. Saya selaku Ketua DPD akan memecat dari keanggotaan jika memang terbukti bersalah. Namun saya masih menunggu perkembangan lebih lanjut,” terangnya.

baca juga : https://www.gatra.com/detail/news/441937/politik/wabup-muara-enim-tak-tahu-kasus-yang-menjerat-bupati-ay

Selama ini, kata Ishak Mekki yang terpilih menjadi anggota DPR RI, menyatakan sudah berpesan kepada kadernya guna menjahui tindakan korupsi dengan menandatangani fakta integritas. "Selama ini, saya pesankan dan ingatkan baik dalam rapat-rapat internal maupun setiap kunjungan saya ke daerah bersama dengan fraksi-fraksi baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota selalu saya ingatkan dan setiap kader terpilih, untuk menandatangani fakta integritas. Jadi setiap kader sudah tahu risiko nya kalau hal ini terjadi," akunya.