Jakarta, GATRAReview.com - Kurangnya keterhubungan antarwilayah di kawasan nusantara membuat sistem logistik nasional tidak efisien. Kendala ini disadari betul oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak lama setelah dilantik menjadi Presiden, Oktober 2014 lalu, Jokowi langsung tancap gas mengerjakan pembangunan infrastruktur.

Di era Jokowinomics Jilid I, pembangunan infrastruktur memang menjadi program prioritas. Salah satu target yang ingin dicapai dari pembangunan infrastruktur adalah terciptanya efisiensi sistim logistik nasional.

Mengejar Efisiensi Sistem Logistik

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan bahwa untuk mencapai efisiensi, pemerintah gencar membangun infrastruktur, termasuk di wilayah timur Indonesia. Semua proyek tersebut diarahkan untuk menurunkan biaya logistik.

Saat ini, beban biaya logistik berada pada kisaran 26%. Masih tinggi daripada target pemerintah, yakni 19%. “Pelan-pelan kita perbaiki,” ucap Wahyu, yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Pembangunan di wilayah timur dan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) mendapat perhatian serius dari pemerintah. Temuan masalah ada pada harga bahan bakar minyak (BBM) yang jomplang antara harga BBM di Jawa dan harga BBM di wilayah 3T. Pemicunya, minimnya ketersediaan layanan pengisian BBM. Akibatnya, harga BBM tinggi karena biaya logistik untuk menyalurkan BBM juga besar.

Sedikitnya permintaan dan sulitnya akses juga menjadi penyebab. Maka, Jokowi membuat kebijakan BBM satu harga pada Oktober 2016. PT Pertamina (Persero) ditugaskan Jokowi untu mengeksekusi program tersebut.

Menekan Biaya Logistik

External Communication Manager Pertamina, Arya Dwi Paramita, mengatakan bahwa Pertamina ditugasi membangun 150 titik layanan pengisian BBM hingga tahun 2019. Setiap titik bisa berbentuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun agen premium dan minyak solar (APMS). Saat ini, 121 titik sudah tersedia. Sisa 22 titik akan diselesaikan tahun depan. Ini tidak mudah, karena infrastruktur di sana masih minim. “Karena sebagian wilayah kita archipelago, jadi tidak mudah aksesnya,” kata Arya.

Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk menekan biaya logistik adalah dengan menggelontorkan program tol laut. Untuk mengefektifkan program ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian BUMN menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan Rumah Kita.

Pengelolanya merupakan gabungan BUMN di bidang transportasi laut seperti PT Pelindo I, II, III, dan IV serta PT Pelni dan PT ASDP. Untuk pelaksanaannya mereka dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pelaksana tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Wisnu Handoko, mengatakan konsep sentra logistik ini persis dengan Bulog. Bedanya, Bulog hanya menampung cadangan beras, sedangkan Rumah Kita menjadi gudang bermacam komoditas, dari semen hingga gula.

Logistik Ekspor

Efisiensi biaya logistik ekspor juga dikejar. Kemenhub mendatangkan tiga kapal peti kemas raksasa di Pelabuhan Tanjung Priok, dengan rute pelayaran langsung Jakarta–Los Angeles, Amerika Serikat. Ekspor tidak perlu lagi lewat Singapura, sehingga terjadi penurunan biaya logistik. “Kapal bisa membawa 6.000-10.000 teu (1 teu adalah 1 kontainer ukuran 20 feet),” ujar Wahyu.

Klaim pemerintah perlu diuji oleh pengalaman para pelaku usaha logistik. Bagi JNE –perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik—yang paling terasa dampaknya pada kelancaran distribusi adalah pembuatan bandar udara (bandara). Pasalnya, mayoritas moda transportasi yang dipakai untuk mengantar logistik memang transportasi udara.

Pembangunan jalur darat turut mempermudah penyaluran. JNE punya produk layanan JNE Trucking (JTR) dengan minimun berat paket 10 kilogram. Dulu wilayah area kerjanya terbatas. Jalur-jalur darat baru yang dibangun pemerintah berimbas pada penambahan wilayah operasional. “Kini beroperasi di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dari yang sebelumnya hanya di Sumatera, Jawa, serta Bali,” kata VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi.

Bertambahnya Pilihan Angkutan Logistik

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita, mengatakan dampak yang sangat terasa adalah bertambahnya pilihan angkutan logistik. Namun jika bicara efisiensi biaya logistik, Zaldy mengungkapkan, asosiasi belum merasakan adanya penurunan biaya logistik. “Perlu waktu dua-tiga tahun ke depan. Setelah itu baru bisa ada penurunan biaya logistik karena infrastruktur,” ujarnya.

Sistem Hubs and Spokes,

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman, mengatakan biaya logistik masih terlalu tinggi. Pasalnya, sistem jaringan yang dipakai masih point to pointsehingga tidak efisien. Pola ini menghubungkan setiap titik dihubungkan dengan rute langsung satu sama lain. Pemilihan model ini karena infrastruktur belum mendukung.

Aptrindo menganjurkan sistem hubs and spokes, yaitu model pengumpulan di pusat pengumpul (hub). Lalu didistribusikan ke banyak rute (spoke). Yang jadi soal, permintaan pembangunan hub belum direspons. Kapasitas pelabuhan memang terus bertambah. Misalnya, pelabuhan Marunda, Jakarta yang kini bisa menampung 32 juta ton dan direncanakan bertambah lagi menjadi 42 juta ton. Sayangnya, belum dibarengi penambahan ruas jalan.

“Ketika (ruas jalan) tidak ditambah, kapasitas bertambah, delay waktu pendistribusian menjadi panjang,” ujarnya.

Editor : Putri Kartika Utami