Jakarta, Gatra.com – Sebanyak 20 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia, Senin (2/9) ini telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masih ditemukannya catatan serius dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2024. Mulai dari komposisi panitia seleksi (pansel), kinerja, sampai pada calon-calon yang mendaftar.

Merespon hal itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan bahwa dirinya sebagai salah satu anak bangsa yang memiliki harapan agar Indonesia ke depan segera menjadi negara dan bangsa yang sejahtera, makmur dan adil serta bebas dari korupsi ini sangat mengapresiasi hal tersebut.

Sebelumnya, ia juga mendengar banyak sekali pernyataan sikap baik secara visual ataupun lisan dari berbagai guru bangsa, seperti: Ibu Shinta Nuriyah dan Buya Syafii Maarif yang bahkan bersedia datang ke KPK dan menyampaikan sikapnya pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 lalu.

“Esoknya beruntun sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah, bapak Haedar Nasir, Ketua Umum PBNU, Kyai Said Aqil Siradj dan banyak sekali tokoh-tokoh bangsa lain memberi dorongan,” kata Agus dalam rilis yang diterima Gatra.com, Senin (2/9).

Agus menambahkan, para tokoh tersebebut menyampaikan harapannya agar KPK diselamatkan dan proses seleksi Pimpinan KPK benar-benar dapat menghasilkan orang-orang berintegritas, bukan orang-orang bermasalah. “Yang jika dipilih bukan tidak mungkin akan merusak KPK dari dalam dan menghancurkan harapan pemberantasan korupsi ke depan,” katanya.

Bahkan, ia menambahkan, berbagai aksi demonstrasi dan geliat suara-suara mendukung KPK juga muncul dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ada puluhan koalisi masyarakat yang bicara, satu koalisi mungkin dapat terdiri dari puluhan organisasi dan tokoh-tokoh di daerah masing-masing. Ada juga tokoh-tokoh pemuka agama yang bersuara hingga organisasi mahasiswa bergerak dalam satu langkah bersama,” ucapnya.

Dari yang Agus baca dan pahami, harapan dari semua pihak tersebut sederhana: agar Presiden memilih calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan tidak bermasalah.

“Kita bersyukur, sore tadi Presiden Jokowi telah menjawab dengan terang dan bahkan berharap agar masyarakat dan para tokoh tetap memberi masukan untuk mengkoreksi apa yang dikerjakan oleh Panitia Seleksi,” ucap Agus.

Bahkan disebutkan juga, sambung Agus, tidak perlu tergesa-gesa agar yang diserahkan presiden ke DPR adalah calon yang layak untuk dipilih oleh legislatif.

“Jadi, KPK mengajak semua pihak untuk tetap mengawal dan menunggu 10 nama yang diajukan presiden pada DPR secara resmi,” ucapnya.

Agus mengakui, walau banyak perdebatan dan kritik dalam proses seleksi ini, namun hasilnya telah disampaikan pada Presiden Jokwoi. KPK secara kelembagaan juga mendukung proses seleksi tersebut, yaitu diantaranya dengan membentuk tim khusus melakukan penelusuran rekam jejak calon dan menyerahkannya pada pansel.

Sebelumnya, juga telah disampaikan bahwa KPK menemukan sejumlah calon memiliki rekam jejak yang bagus, namun memang ada sejumlah temuan juga yang kami sampaikan, misal terkait:

1. Ketidakpatuhan dalam pelaporkan LHKPN

2. Dugaan pelanggaran etik

3. Dugaan perbuatan menghambat penanganan kerja KPK

4. Dugaan penerimaan gratifikasi, dan

5. Catatan lainnya

Penelusuran rekam jejak itu jelas dapat KPK pertanggungjawabkan metode dan hasilnya. Bahkan KPK juga telah mengundang pansel untuk melihat bukti-bukti pendukung jika memang dibutuhkan.

“Sedikit banyak, kami berprasangka baik, pansel pasti membahas temuan-temuan tersebut secara internal,” jelasnya.

Sehingga, ketika Senin (2/9) sore ini presiden mengajak agar kita tidak tergesa-gesa dan menekankan pada hasil akhir yang diharapkan baik untuk KPK, maka wajar jika KPK perlu sampaikan terimakasih atas respon tersebut.

“Dan, kita paham, kerja belum selesai. KPK tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, khususnya menjaga KPK melalui proses seleksi ini,” ucapnya.

Agus menuturkan, semoga semakin banyak dukungan publik, maka semakin berkualitas upaya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan ke depan. Agar KPK dapat berkontribusi lebih signifikan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan baik mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Juga bisa menempatkan Indonesia dalam posisi lebih terhormat karena kita semua berikhtiar kuat mewujudkan pemerintahan yang bersih,” katanya.

Agus pun menucapkan terima kasih pada masyarakat yang mendukung KPK sepenuh hati. “KPK tidak bisa memberikan apa-apa. Jika ada yang menuduh masyarakat mendapatkan sesuatu, biarkan saja,” ucapnya.

Mungkin hal itu, karena mereka tidak memahami situasi yang ada bahwa masyarakat bergerak karena nurani mereka tersentuh dan juga karena selama ini menjadi korban dari korupsi. KPK berjanji akan membalas semua ini dengan berupaya adalah bekerja sebaik-baiknya menangani korupsi dan mencegah uang negara atau hak-hak dari masyarakat diselewengkan oleh para pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya.

Agus berharap, suara dari masyarakat ini terus dilakukan dan diperbesar. Bukan hanya untuk tujuan jangka pendek dalam proses seleksi ini, tetapi juga untuk menjaga KPK agar tetap bekerja sebaik-baiknya.

Pimpinan KPK dan segenap insan di KPK percaya, Presiden Joko Widodo mendengar suara-suara masyarakat tersebut dan akan memilih calon yang terbaik. “Kami juga meyakini Presiden masih tetap berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih baik,” papar Agus.

Seperti diketahui, Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung melaksanakan tugasnya. Senin (2/9) sore, mereka telah menyerahkan 10 nama Capim KPK yang lolos seleksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).