Jakarta, Gatra.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi menilai, setiap dewan membutuhkan tenaga ahli. Menurutnya, hal tersebut dapat mempercepat pembahasan APBD Jakarta.

"Kami membahas sekitar Rp90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail," kata Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9).

Suhaimi mencontohkan, anggota DPR RI yang juga memiliki staf ahli. Apabila tidak memiliki background politik, kata Suhaimi, anggota dewan akan kesulitan membahas APBD.

"Kita berharap juga [ada staf ahli] di DPRD supaya kami bisa membahas, mengemban tugas kita agar lebih kuat. Itu perlu support,"ujarnya.

Menurut Suhaimi, sebetulnya ada beberapa anggota DPRD yang telah menggandeng asisten pribadi untuk mendukung kinerja mereka. Biaya membayar asisten pribadi ditanggung masing-masing anggota DPRD .

"Kalau formal kan dibiayai APBD. Tapi tetap harus ada kriteria. Bukan asal, bukan karena dia anaknya. Namun harus ada kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan,"katanya.