Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Soepriyatno mengatakan, defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal berdampak kepada masyarakat miskin. Seperti diketahui, defisit anggaran diprediksi bisa mencapai Rp77,9 triliun di 2024.

"Jika defisit anggaran semakin besar, kemudian banyak rumah sakit tidak dibayar. Akhirnya akan banyak rakyat miskin terkena dampaknya. Mereka tidak bisa berobat, ini sudah jadi persoalan bangsa," katanya di gedung DPR RI, Senin (2/9).

Di samping itu, masih banyak masyarakat miskim belum terdata sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Bahkan, menurut Soepriyatno, ada peserta PIB yang tidak sesuai dengan nomor induk kependudukannya (NIK).

"Kalau ada masyarakat miskin di luar PBI, harus segera dimasukkan menjadi PBI. Karena, prinsipnya kita gotong royong. Orang kaya bantu yang miskin. Orang miskin harus dilindungi," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Soepriyatno juga mengusulkan agar peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas 3, dengan kategori miskin, bisa masuk ke dalam kategori PBI. "Saya minta orang miskin yang tidak mampu, yang sekarang masih ada di kelas 3 non PBI, bisa dibantu, bisa dilindungi, agar masuk kategori PBI."

Hari ini DPR RI menggelar rapat gabungan antara Komisi XI dan Komisi IX yang membahas defisit anggaran BPJS Kesehatan. Rapat juga dihadiri Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).