Jakarta, Gatra.com - Pegiat Antikorupsi dari Gerakan Penyelamatan Harta Negara RI (GPHNR), Madun Hariyadi, mengungkapkan, agar pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan kepada KPK tidak membuat opini yang merugikan Calon Pimpinan (Capim) KPK.

Ia menyarankan, agar semua pihak menghormati panitia seleksi yang sedang bekerja mencari pimpinan KPK yang kompeten, kredibel, dan tidak tebang pilih.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Ingin Jokowi Coret Capim KPK Bermasalah

Madun menyampaikan demikian karena menurutnya saat ini ada beberapa opini yang berkembang untuk menyudutkan dan membunuh karakter Capim KPK berasal dari Polri dan Kejaksaan.

"Tidak usah melakukan pembunuhan karakter. Ini ada upaya kelompok tertentu ingin menguasai KPK, dengan menuduh kepolisian dan jaksaan," kata Madun ketika dihubungi Gatra.com, Minggu (1/9).

Menurut Madun, selama ini KPK belum menjalankan UU yang diamanatkan rakyat. Sebab, KPK dalam bekerja mengungkap kasus korupsi masih tebang pilih. "Masih banyak PR KPK. Kasus-kasus besar yang jumlahnya ratusan miliar belum bisa terungkap. Padahal orangnya sudah ditersangkakan dan alat buktinya sudah ada," ujarnya.

Karena itu, pegiat antikorupsi yang sudah melaporkan kasus-kasus korupsi ke KPK selama lebih dari 10 tahun ini mengultimatum semua pihak yang memiliki kepentingan untuk tidak mengintervensi Panitia Seleksi (Pansel).

Baca juga: Muhammadiyah Desak Presiden Anulir Capim KPK Bermasalah

Selain itu, ia berharap, agar Presiden tidak begitu saja percaya kepada opini yang dibangun selama ini tentang capim KPK.

"Saya berharap Presiden tidak percaya saja kepada opini yang berkembang yang dibangun KPK dan mengingatkan kepada KPK tidak mencari kesalahan-kesalahan calon pimpinan. KPK jangan main-main dengan opini publik," katanya.