Pekanbaru, Gatra.com Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau berharap pertemuan lanjutan dengan PT Pertamina segera terwujud.  Pertemuan tersebut diperlukan untuk membahas pelibatan unsur daerah dalam mengelolah Blok Rokan. 

Dalam pertemuan dengan Anggota Komisi VII DPR RI, Jum'at malam (30/8) LAM Riau berharap parlemen dapat memfasilitasi pertemuan antara LAM Riau dengan PT Pertamina maupun SKK Migas. 

"Sudah hampir setahun belum ada pertemuan lanjutan dengan Pertamina. Kami berharap melalui Komisi VII  bisa memanggil mereka (Pertamina), SKK Migas, dan instansi terkait agar kami bisa berunding," kata Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau Syahril Abu Bakar kepada Gatra.com,  Sabtu (31/8). 

Syahril menyebut, pemerintah sudah memberikan sejumlah sinyal untuk pelibatan unsur daerah dalam mengelolah Blok Rokan. Presiden Jokowi, jelasnya, juga pernah mengatakan Riau akan diberikan ruang dalam mengelolah Blok Rokan. 

Saat ditanya seperti apa peran LAM kalau nanti ikut mengelolah Blok Rokan, Syahril menyebut LAM Riau tidak akan turun secara langsung. Lembaga adat hanya beperan sebagai pembuka jalan untuk keterlibatan daerah mengurus area penambangan minyak yang kini masih dikelolah oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) itu. 

Blok Rokan punya peran penting bagi produksi minyak nasional.  Kawasan ini sudah sekitar 90 tahun mendominasi pasokan minyak Tanah Air. Tapi seiring waktu kemampuan produksi Blok Rokan menunjukan penurunan. 

Merujuk profil lifting SKK Migas pada Januari 2019, blok Rokan ditaksir hanya bisa berkontribusi sekitar 190 ribu barel perhari. Perkiraan itu turun 9% dibanding realisasi 2018 yang masih mencapai 209 ribu barel perhari. 

Setelah hampir 90 tahun bercokol di Riau, Chevron, jelang hengkang pada 2021, Chevron mulai mengurangi produksi. Perusahaan yang dulu bernama Caltex itu juga sudah merumahkan sejumlah karyawan, khususnya tenaga pengamanan.