Jakarta, Gatra.com - Polri memastikan kabar terkait adanya bentrokan antara amber atau warga pendatang dengan warga asli Papua tidak benar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, bentrokan terjadi antara warga di garis pantai dengan warga pegunungan.

Adapun faktor yang melatarbelakangi bentrokan tersebut ialah warga di garis pantai menghendaki damai, sementara warga gunung menginginkan referendum.

"Yang di gunung hanya sebagian kecil saja provokasi masyarakat untuk lakukan tindakan-tindakan anarki. Itu sedang dikomunikasikan ke tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat," kata Dedi di acara gathering Humas Polri, Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jumat (30/8).

Dedi menambahkan, aparat hingga saat ini masih berjaga dan mengawal warga terlebih di kawasan bekas aksi, namun tidak melakukan evakuasi melalui jalur laut.

"Saya komunikasi dengan bidang humas Polda Papua, belum ada (evakuasi jalur laut). Memang konsentrasi massa di pantai maupun gunung, akan turun ke jalan," paparnya.

Sebelumnya, sebanyak 10 truk TNI/Polri dikerahkan untuk mengevakuasi 1.000-an pedemo dari kantor Gubernur Papua. Pedemo itu sempat menduduki kantor Gubernur Papua, Kamis, 29 Agustus 2019.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol CPL Eko Daryanto mengatakan, pengerahan truk TNI dan Polri dimulai Jumat (30/8), sejak pukul 09.15 WIB.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi bentrok antara massa aksi demo yang merasa ketakutan untuk kembali ke tempat masing-masing, dengan aksi masyarakat yang mengatasnamakan kelompok masyarakat Paguyuban Nusantara yang menolak aksi demo.

"Upaya selanjutnya Kodam XVII/Cenderawasih menghimbau masyarakat paguyuban Nusantara untuk menghentikan aksi sweeping terhadap pelaku aksi demo," kata Eko, Jumat (30/8).