Jakarta, Gatra.com - Pemerintah menurunkan sedikitnya 2.500 personel gabungan TNI dan Polri di Jayapura untuk pengamanan pasca aksi tolak rasisme yang berlangsung sejak pekan lalu.

Kepala Biro Penerangan (Karopenmas) Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, penambahan aparat jadi cara untuk menjaga masyarakat agar tak terprovokasi. Pihaknya bahkan menurunkan personel tambahan itu dari polda daerah lain.

"Salah satunya ini perkuat penambahan kekuatan. Dari Polda Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Koor Brimob masing-masing (mengirim) 250 personel dalam langkah memulihkan situasi keamanan di wilayah Jayapura dan sekitarnya," kata Dedi di acara gathering Humas Polri, Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jumat (30/8) malam.

Soal pemberian izin aksi selanjutnya, Dedi tak mempermasalahkan, namun pihaknya tetap melakukan penambahan personel dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat.

"Tentunya penambahan kekuatan yg ada kita mitigasi semaksimal mungkin kita kedepankan komunikasi dengan tokoh itu efektif bisa redam aksi massa anarkis," jelasnya.

Dedi menambahkan, pihaknya juga masih menyelidiki lebih lanjut kelompok yang diduga melakukan provokasi di sejumlah aksi

"Kita mitigasi juga kelompok perusuh yang provokasi massa, apabila terbukti, langkah penegakkan hukum akan ditegakan terhadap perusuh massa itu," ujarnya.