Guwahati, Gatra.com - Puluhan ribu personel paramiliter dan polisi dikerahkan di negara bagian Assam di perbatasan India. Pengerahan ini dilakukan menjelang penerbitan daftar kewarganegaraan yang dapat membuat jutaan orang kehilangan status kewarganegaraannya dan banyak di antaranya adalah Muslim.

Selama empat tahun terakhir, penduduk Assam berjuang membuktikan identitas mereka, setelah beberapa dekade dilakukan kakampanye oleh kelompok yang mengeluhkan keberadaan imigran ilegal dari Bangladesh.

Rencananya, pada hari Sabtu (31/8), pihak berwenang akan merilis daftar kewarganegaraan final. Dari draft tahun lalu meninggalkan empat juta orang yang meningkatkan protes oleh orang-orang yang menghadapi masa depan yang tidak pasti ketika hilangnya status kewarganegaraan.

"Kami berada di jalur yang tepat untuk menerbitkan daftar akhir pada hari Sabtu dan semua upaya telah dilakukan untuk memastikan orang tidak mengalami kesulitan dalam memeriksa nama mereka," kata seorang pejabat negara seperti diwartawakan Reuters. 

Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang didukung oleh nasionalis Hindu, telah mendukung tes kewarganegaraan dan mengatakan hal tersebut dapat memperluas latihan ke negara perbatasan lainnya seperti Benggala Barat.

Sementara itu, para kritikus mengatakan, pencarian imigran ilegal di Assam sebagian besar ditujukan pada Muslim minoritas.

Untuk menjaga keamanan saat merilis draft kewarganegaraan tersebut, aparat kepolisian setempat mengerahkan 60.000 personel ke negara bagian dan 19.000 personel paramiliter. Negara bagian Assam dengan populasi 33 juta orang, memiliki sejarah kekerasan sektarian dan etnis.

"Semua tindakan pencegahan telah diambil dengan pasukan keamanan dikerahkan dalam kekuatan," kata Kepala Kepolisian Assam, Kuladhar Saikia.

Penduduk harus membuat dokumen yang membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di India sebelum 24 Maret 1971. Ratusan ribu orang melarikan diri dari Bangladesh di antaranya adalah mayoritas Muslim.

Ratusan ribu orang yang ditinggalkan dari daftar rancangan telah mengajukan klaim dengan alasan bahwa mereka adalah orang India. Sementara itu, Pemerintah mengatakan akan ada periode empat bulan bagi orang-orang yang tidak ada dalam daftar untuk mengajukan banding ke pengadilan.

Diketahui, imigran ilegal akan dikirim ke pusat penahanan dan akhirnya dideportasi ke Bangladesh. Tetapi tidak ada fasilitas untuk menampung banyak orang dan Bangladesh tidak membuat komitmen untuk menerima orang-orang yang ditolak oleh India.