Jakarta, Gatra.com - Tokoh muda Papua asal Nduga, Samuel Tabuni membeberkan terjadinya konflik Papua yang berlarut-larut dan tak terselesaikan. Bukan hanya karena persoalan diskriminasi rasial, menurut Sam konflik berkepanjangan itu dikarenakan kesenjangan sosial dan permasalahan penegakan hukum yang sangat kurang di Bumi Cendrawasih tersebut.

Sam membeberkan contoh kasus kesenjangan dan penegakan hukum yang kurang sehingga masyarakat Papua geram. Pertama menurut Sam adalah konflik antara masyarakat Papua dengan PT Freeport yang tak pernah melibatkan masyarakat setempat.

"Masalah Papua ini memang sangat besar bagi bangsa ini untuk mengatur. Karena sejak awal itu (permasalahan) mulai dari Freeport. PT Freeport melibatkan masyarakat asli Papua itu sulit sekali. Kalaupun waktu itu perjanjiannya dilakukan bersama pemerintah," kata Sam dalam konferensi pers di Kantor KemenkoPolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

Kemudian, Sam mengatakan, konflik juga diakibatkan aturan otonomi khusus (otsus) yang didapat dengan usaha keras masyarakat Papua sejak dua puluh tahun yang lalu saat ini malah generasi muda tak dilibatkan secara penuh. "Kami terus merasa terganggu dengan program yang tidak memberikan ruang-ruang bagi generasi muda Papua."

Selanjutnya, yang membuat geram masyarakat Papua adalah operasi militer yang terus terjadi di tanah Papua, khususnta di Nduga. Menurutnya operasi militer yang dilakukan menunjukkan pemerintah tidak merangkul generasi muda dalam membuat kebijakan

"Hampir seratus persen masyarakat Papua yang hari ini turun di lapangan (Berdemonstrasi) itu anak-anak muda. Kalau anak muda tidak kita rangkul tidak, diberikan ruang untuk terlibat dalam semua kebijakan nasional maupun provinsi itu Papua berarti enggak ada masa depan," ujarnya.