Semarang, Gatra.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan jumlah warga negara Indonesia (WNI) bermukim di luar negeri atau diaspora sebanyak 4 jutaan orang. Separuhnya dipastikan belum mencatatkan diri pada kedutaan besar Indonesia tempat dia bermukim.

"Diaspora Indonesia yang tercatat secara resmi sebanyak 2.978.666 orang. Tapi jumlah itu bukanlah angka pasti," kata Andri Hadi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, disela Public DiploFest di Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Kamis (29/8).

Pihaknya menyebut, masih banyaknya diaspora yang belum tercatat lantaran banyak dari para WNI merupakan 'rembesan' atau lepas dari pantauan. Mayoritas berasal dari para TKI atau TKW yang enggan pulang ke tanah air.

"Sekitar empat jutaan diaspora, banyak 'rembesan' dilakukan oleh WNI. Misalnya menjadi TKI namun penyedia jasanya tidak melakukan secara prosedur," katanya.

Akibatnya, kedutaan besar RI di negara-negara yang menjadi tujuan tempat bermukim itu sulit untuk mendata secara pasti.

"Terutama di negara-negara Timur Tengah, dan saat ini pemerintah kita sedang moratorium TKI di negara-negara kawasan itu. Ini yang membuat kuta sulit mendeteksi dan mendapat angka pasti Diaspora kita," ujarnya.

Dia mencontohkan, di Timur Tengah muncul fenomena 'umrah sandal', yakni para WNI yang menjalankan ibadah umrah namun tidak berniat pulang kembali ke tanah air dan memilih bermukim dan bekerja di Arab Saudi dengan cara membuang paspor dan visa umrah.

"Fenomena umrah sandal banyak, akan terlihat saat pemerintah Arab Saudi ada pemutihan. Lalu mereka (TKI) meminta bantuan ke kedutaan, ini kan menjadi rumit dan sulit," katanya.

Persoalan akan muncul kembali saat para WNI tersebut mengaku tidak punya harta atau uang untuk pulang atau deportasi. Maka pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk pemulangan mereka.

"Pemerintah tidak membedakan penanganan karena utamanya adalah perlindungan WNI. Tapi disayangkan saat mereka tiba di tanah air justru memliki banyak uang, emas, dan perhiasan. Ini yang bikin tidak tertib," katanya.

Karena itu, dihadapan para mahasiswa Unwahas Semarang, dia mengimbau bukan perkara mudah menjadi seorang diplomat. Tapi menjadi sebuah pengabdian dan harus bisa berperan mengedepankan aspek diplomatik kepentingan negara.

"Mahasiswa bisa menjadi agen informasi, bisa belajar bagaimana menjadi diplomat lewat DiploFest Kemenlu ini, karena ini pekerjaan multidimensi, bukanlah sebuah pekerjaan yang mewah," katanya.