Jakarta, Gatra.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama menegaskan dalam sistem politik di Indonesia peran parlemen seharusnya menjadi pengawas bagi jalannya pemerintahan.

"Secara formal tidak ada istilah oposisi dan koalisi dalam sistem politik kita. Kalau kita bicara DPR RI dan fungsi pengawasannya, semua angggota DPR RI seharusnya oposisi daam konteks pengawasan," ujar Suryadi yang merupakan anggota DPR RI Terpilih dari Dapil NTB II, dalam diskusi di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Kamis (29/8).

Dalam konteks lain ketika menjalankan fungsi penganggaran, peran parlemen justru menjadi koalisi atau mitra pemerintah. Namun, Suryadi menegaskan, jangan sampai terjadi bias dimana di semua fungsi DPR malah berkoalisi dengan Pemerintah.

"Jangan sampai seluruh fungsi itu kita berkoalisi dengan pemerintah," tegas Suryadi.

Selain menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPR RI juga punya fungsi tidak tertulis yakni diplomasi dan advokasi.

"Ada fungsi diplomasi dalam skala ineternasional, diplomat bagi bangsa ke luar. Juga advokasi, pembelaan di tingkat nasional, terhadap konstituen yang sudah menitipkan suara ke PKS," imbuhnya.

Saat dikonfirmasi terkait posisi PKS, Suryadi menyebutkan bahwa telah diputuskan di Majelis Syuro PKS bahwa PKS akan berada di luar pemerintahan. "Tapi akan ada pembahasan lebih lanjut," tambahnya.