Jakarta, Gatra.com - Wahana Dirgantara Super atau High Altitude Platform (HAPs) merupakan alternatif media teknologi telekomunikasi pada era digital, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan Jaringan Aman Mandiri (Jam) untuk mewujudkan kedaulatan telekomunikasi di Indonesia.

"HAPs merupakan sebuah teknologi wahana terbaru yang mampu mengangkut berbagai jenis teknologi telekomunikasi broadband," kata Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo?, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), dikutip dari laman Polhukam, Kamis (29/8).

Dalam peraturan ITU, HAPs merupakan stasiun yang berlokasi pada ketinggian 20 hingg 50 km pada titik spesifik, nominal, dan fixed dari permukaan bumi. Dari hasil kajian, HAPs menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi terrestrial.

Wujud HAPs bisa berupa pesawat, unmanned aerial vehicle (UAV) ataupun balon udara. HAPs dinilai memiliki kemudahan dalam penempatan, fleksibilitas, biaya operasional rendah, delay propagasi rendah, sudut elevasi lebar, dan cakupan luas.

Selain itu, secara teknologi, HAPS memiliki potensi sebagai backbone komunikasi pita lebar untuk menjangkau daerah rural. Penempatan HAPs sebagai stasiun telekomunikasi nonterrestrial berada pada lapisan stratosfer.

"HAPs selain memiliki keunggulan efisiensi biaya, sangat cocok untuk menjangkau wilayah rural dan wilayah perbatasan maritim di Indonesia,” kata Rus.

HAPs diniai tidak membahayakan lalu lintas penerbangan sipil karena berada pada posisi di atas batas ketinggian maksimal pesawat terbang komersil. HAPs memiliki potensi besar sebagai teknologi penunjang dalam mendukung infrastruktur jaringan aman pemerintah, karena dapat menjadi backhaul atau backbone jaringan aman selain satelit.

HAPs juga dipercaya mampu menumbuhkan industri telekomunikasi dalam negeri serta mengakselerasi penguasaan industri dirgantara yang strategis oleh bangsa Indonesia.

HAPs mempunyai kelebihan utama yakni dapat memanfaatkan teknologi Jam yang saat ini merupakan pionir kemandirian teknologi telekomunikasi dan informatika di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah terus mengkaji kelayakan dan aspek kemanfaatan teknologi ini, di antaranya dengan menggelar Forum Konsultasi Komunikasi (FKK) mengenai Pemanfaatan Wahana Dirgantara Super Sebagai Teknologi Pendukung Jaringan Aman Mandiri Dalam Mewujudkan Kedaulatan Informasi Negara di Bandung, Jawa Barat (Jabar), beberapa hari lalu, dihadiri dari unsur pemerintah, swasta atau industri, akademisi, dan masyarakat.

"Acara Forum Konsultasi dan Komunikasi ini bertujuan untuk menyosialisasikan penggunaan dan pemanfaatan teknologi pendukung wahana dirgantara super atau HAPs bagi kepentingan jaringan aman mandiri dan dampaknya bagi perkembangan industri telekomunikasi dalam negeri," ugkapnya.

Rus menyampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kajian agar HAPs dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, terutama telekomunikasi terrestrial.

"HAPs memiliki potensi yang besar sebagai teknologi penunjang dalam mendukung infrastruktur jaringan aman pemerintah, karena dapat menjadi backhaul atau backbone jaringan aman pemerintah selain satelit," ujarnya.

Menurut Rus, pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan tidak hanya bertugas sebagai regulator, administrator, fasilitator, dan akselerator, namun juga harus mampu menjadi inisiator gagasan serta ide-ide baru dalam teknologi.

Rus menambahkan, jika Indonesia mampu secara aktif memproduksi dan memanfaatkan teknologi terbaru maka Indonesia memiliki sebuah kesempatan untuk menyumbangkan beberapa gagasan yang dapat dijadikan standar internasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia pada umumnya. Ini seiring dengan semangat menciptakan kedaulatan informasi melalui asas kemandirian dalam penguasaan teknologi.

"Teknologi HAPs ini ke depan akan sangat kita butuhkan. Sebagai negara yang berdaulat dan ingin sejajar dengan negara-negara maju tetunya juga harus melihat aspek kemanjuan teknologi supaya bisa bersama-sama membangun," katanya.

Rus mengharapkan agar komunikasi dan informasi di jaringan aman dan mandiri ini bisa berjalan dengan baik sehingga Indonesia akan sedikit mereduksi hal-hal yang memungkinkan terjadinya seperti kebocoran informasi yang bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu.