Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2019 di Gedung A.H. Nasution, Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). 

Rakor bertema "Sinkronisasi Peran dan Tugas Kanwil Kemhan di Daerah dengan Pemda dalam rangka mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh" itu dibuka  oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Agus Setiadji. 

Rakor dihadiri para pejabat eselon di Kemenhan, TNI, Kanwil Kemenhan di daerah, dan kementerian/lembaga pemerintah, serta pejabat kabankesbangpol, kepala bappenda provinsi se-lndonesia,  para mahasiswa dan organisasi Kemasyarakatan.

Sekjen Agus, dalam pidatonya,  mengharapkan semua pemangku kepentingan bidang pertahanan negara elemen masyarakat dan khususnya di daerah  untuk aktif ikut menjaga pertahanan.  "Kepada semua pemangku kepentingan di bidang pertahanan negara, perlunya persamaan persepsi, perlunya peran aktif seluruh elemen masyarakat, perlunya komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan di daerah, serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait," kata Agus.

Menurut Agus, pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. "Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan suatu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional," katanya.

 Sementara itu, kepada wartawan, Dirjen Strahan Kemenhan, Mayjen TNI Rizerius,  mengatakan, rakor  itu juga bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang keberadaan kantor wilayah Kementerian Pertahanan di daerah-daerah.

"Kita juga memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan kantor vertikal dari Kementerian Pertahanan yaitu Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan serta fungsinya di daerah," kata Rizerius.