Jambi, Gatra.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto mengatakan, peningkatan kemampuan desa menjadi mandiri di setiap kabupaten kota dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan Dana Desa.

"Sebagian dana desa itu nanti bisa membentuk BUMDes, ada beberapa yang sudah berhasil dan ini kita dorong agar desa-desa bisa mandiri dengan sumber pembiayaan yang cukup, nanti dilatih mereka bagaimana bisa mengelola Dana Desa dan BUMDes memanfaatkan potensi seperti pariwisata, sektor perkebunan, dan pertanian," kata Dianto dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jambi Tahun 2019, di salah satu Hotel di Jambi, Selasa (27/8).

Pengembangan BUMDes, menurut Dianto, sangat diharapkan bagi kemandirian desa, apalagi masyarakat beberapa desa di Provinsi Jambi masih tergiur dengan pihak ketiga yang memberikan mereka modal atau uang.

"Kita upayakan BUMDes bisa melindungi ekonomi masyarakat, petani karet, sawit bisa nanti menggunakan Dana Desa agar mereka tidak menggunakan dana pihak ketiga yang bunganya cukup tinggi, jika bisa beralih dua-duanya mendapat keuntungan BUMDes bisa berkembang," katanya.

Dirjen Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Taufik Madjid, mengatakan, kebijakan fiskal selama empat tahun terakhir sangat membantu desa termasuk di Provinsi Jambi, dengan Dana Desa bisa dibangun sekian besar volume dari infrastruktur yang berhubungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan Dana Desa bisa dipakai untuk keperluan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa.

Dana Desa tersebut akan dilanjutkan pemerintah lima tahun berikutnya, bisa mencapai Rp400 triliun untuk Provinsi Jambi berkisar Rp1,8 triliun pada 11 kabupaten kota dengan seribu lebih desa.

"Banyak yang sudah digunakan masyarakat Provinsi Jambi dengan Dana Desa," katanya.

Ia mengharapkan rapat tersebut sebagai forum koordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah desa seiring sejalan, berintegrasi, berkolaborasi untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa melalui program yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. "Intinya kita berkolaborasi sinkronisasi dan berkoordinasi," kata Dirjen PPMD.

Ia juga menyampaikan visi misi pembangunan ke depan, di antaranya pembangunan infrastruktur untuk menyambung infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan dan tambak-tambak perikanan, bidang Sumber Daya Manusia pada pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.