Jakarta, Gatra.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU mengenai mekanisme konsultasi dengan Gulf Cooperation Council of Arab States (GCC) atau Dewan Kerja Sama Negara-Negara Arab Teluk.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berharap MoU ini menjadi pendorong kerja sama ekonomi sekaligus wadah pembahasan stabilitas keamanan kawasan dengan Negara Teluk Arab. Ada enam poin dalam MoU ini.

"Pertama mengenai Plan of Action kelanjutan yang kita sepakat untuk menugaskan masing-masing tim untuk menyelesaikannya sebelum akhir tahun 2019. Kedua, karena MoU ini terkait konsultasi, maka disetujui tahun depan konsultasi full-fledged yang pertama," kata Retno ketika memberi pernyataan pers seusai menandatangani MoU dengan Sekretaris Jenderal GCC, Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Rabu (28/8).

Ketiga mengenai masalah ekonomi. Indonesia telah mengusulkan ada baiknya jika memiliki perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA) atau perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan enam negara anggota GCC. 

"Keempat, saya sampaikan tahun depan Indonesia berencana akan menginisiasi pertemuan besar terkait dengan produk-produk halal. Dalam persiapannya kita minta kerja sama dengan GCC dan ini juga ditanggapi secara baik," lanjut Retno.

Poin yang kelima, Indonesia dan GCC memperkuat kerja sama dalam menyebarluaskan nilai-nilai moderasi dan toleransi untuk melawan terorisme dan radikalisme. Keenam adalah pembahasan mengenai Palestina, Retno menyebutkan tidak ada cara lain bagi Indonesia dan GCC selain bekerja sama untuk membantu Palestina.

"Pak Sekjen GCC tadi juga menyampaikan mengenai masalah Palestina, karena stabilitas perdamaian di Timur Tengah tidak akan dapat diperoleh kalau Palestina tidak diselesaikan dengan baik," sebut Retno.

Penandatanganan MoU ini juga dihadiri enam Duta Besar Negara Teluk, yaitu dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.