Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyebutkan, banyak ketidaksesuaian data menjadi pangkal masalah dari defisitnya anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Itupula menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pembiayaan.

"Temuan sekretariat Kesejahteraan Rakyat (Kesra) adalah pada data. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita menyimpulkan, kekacauan penyelenggaraan pemerintahan yang banyak ditemukan, mulai dari pemilu sampai pelayanan teknis itu karena tidak selesainya pemutakhiran dan Single Identity Number, yang sudah kita rancang semasa pak SBY dulu," kata fahri dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI di Gedung Nusantara I DPR, Senayan Jakarta, Selasa (27/8).

Fahri mengungkapkan, hingga kini tidak ada yang berani menuntaskan masalah ini. Selama permasalahan Single Identity Number tersebut tidak selesai, maka human trafficking maupun pelayanan kesehatan juga tidak dapat terselesaikan dengan baik.

"Perdagangan manusia kita lihat di mana-mana dasarnya adalah ketiadaan identitas manusia Indonesia yang tunggal. Termasuk dugaan penggelembungan dana JKN sampai 2,4 juta itu dasarnya karena tidak ada identitas manusia secara elektronik," ujarnya.

Sayangnya, dalam rapat tersebut, pemegang otoritas data kependudukan yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak dihadirkan untuk membahas lebih lanjut. 

Fahri pun mendesak agar pemerintah segera mempercepat perbaikan sistem JKN dan mempertimbangkan kebijakan iuran jangka panjang untuk menekan defisit JKN.

"Masalah defisit yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini sifatnya multifaktorial. Pemerintah pun harus mengkaji kembali rasionalisasi manfaat yang seharusnya diterima dengan iuran yang sudah dikeluarkan oleh peserta," katanya.